Portal Berita Ekonomi Kamis, 02 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:14 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup negatif 4,41% pada level 2.470.
  • 09:13 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup negatif 4,44% pada level 20.943.
  • 09:11 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup negatif 4,41% pada level 7.360.
  • 09:00 WIB. IHSG - IHSG trekoreksi 1,30% di awal sesi I.

Ramai Pernyataan Kontroversial Pejabat Publik, Praktisi Komunikasi: Kurang Intelektualitas

Ramai Pernyataan Kontroversial Pejabat Publik, Praktisi Komunikasi: Kurang Intelektualitas - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mulutmu harimaumu, peribahasa ini seharusnya menjadi patokan bagi para pejabat publik di negeri ini agar tak sembarang melontarkan pernyataan yang berakhir pada kontroversi. Diketahui, beberapa pernyataan pejabat publik menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

Sebagai contoh yang teranyar, pernyataan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan jika perempuan berenang bersama laki-laki di kolam renang bisa menyebabkan kehamilan. Hal itu dinilai bisa terjadi karena kurangnya intelektualitas atau pemahaman sang pejabat dalam menyikapi suatu isu.

Baca Juga: Pengamat Ungkap Alasan Banyak Pejabat Buat Pernyataan Kontroversi: Faktor Intelektual

Praktisi Komunikasi dari  Pandawa PR, Dihar Dakir, mengatakan, seorang pejabat publik sudah seharusnya memahami bahwa setiap pernyataan yang ia keluarkan akan mewakili instansi tempatnya bernanung. Dengan begitu, diperlukan kehati-hatian dan kesadaran dalam setiap pernyataan. "Seringnya, demi menaikkan nama, pejabat publik mengeluarkan pernyataan kontroversial. Padahal, itu menjadi backfire bagi dirinya sendiri dan instansinya," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Menurut Dihar, pernyataan seorang pejabat publik bisa menimbulkan opini di masyarakat dan juga tidak bisa ditarik kembali (irreversible). Jadi, bila pernyataan tersebut dikeluarkan kemudian disanggah oleh si pembuat pernyataan, masyarakat akan tetap mengingat pernyataan pertama yang disampaikan oleh pejabat tersebut.

Dihar menuturkan, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan agar pejabat publik tidak terjebak dalam pernyataan kontroversial yang menimbulkan polemik di masyarakat. Pertama adalah empati. "Pejabat publik harus meningkatkan empati terhadap isu-isu di masyarakat. Empati perlu agar pejabat publik memperhatikan setiap pernyataan yang dikeluarkan bisa menenteramkan suasana bukan malah membuat kegaduhan," kata dia.

Ia mencontohkan pernyataan Sekda DKI mengenai banjir yang memberikan pernyataan "agar banjir dinikmati saja". Menurut Dihar, penyataan ini bukan saja tidak berempati, tetapi juga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. "Pernyataan tersebut menunjukkan ketidaksiapan Pemda DKI dalam menghadapi banjir dan sekaligus ketidakpedulian terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi bencana banjir," kata dia.

Kedua adalah pernyataan pejabat publik tidak boleh mendeskriditkan golongan atau kelompok tertentu. Dihar menyampaikan, pejabat publik harus selalu berada di posisi netral, bahkan jika memang harus berpihak, keberpihakan tersebut harus didukung oleh fakta dan data yang valid sehingga menjadi dasar yang kuat. 

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pejabat publik adalah berbicara sesuai dengan bidang yang dikuasai. Menurutnya, latar belakang keilmuan dan pengetahuan harus menjadi dasar seorang pejabat publik dalam mengeluarkan pernyataan ke masyarakat. Jika tidak memahami bidang ilmu tersebut, ada baiknya menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan.

Menurutnya, seorang pejabat yang tidak memiliki dasar keilmuan yang sesuai malah akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Sebagai contoh pernyataan Komisioner KPAI mengenai kehamilan di kolam renang. Padahal, ia bukanlah ginekolog yang menguasai ilmu alat reproduksi manusia. Pernyataan serampangan tersebut malah menjadi cibiran di masyarakat bahkan menjadi pemberitaan di media internasional. 

Dihar berpendapat, fenomena kontroversial para pejabat publik ini bisa jadi sebagai alat untuk menaikkan popularitas. Memang, langkah tersebut tidak salah jika hanya ingin terkenal atau mendapatkan popularitas sesaat, tetapi yang didapat adalah popularitas yang buruk, bukan baik. 

"Jika hal tersebut terjadi, cap sebagai pejabat/orang yang kontroversial atau kurang intelektual akan terus menempel," kata dia.

Ia mengingatkan, di era digital saat ini, berbagai  isu mudah sekali menjadi viral. Isu viral tersebut bisa disebabkan kesengajaan/setting atau bisa juga karena keteledoran sang komunikator. Menurutnya, ada beberapa pihak yang melempar pernyataan kontroversial  untuk agenda tertentu.

"Isu yang di-setting (diarahkan) itu di antaranya ditujukan mendongkrak polularitas atau ada pihak yang memiliki kepentingan tertentu di balik isu tersebut, misalnya menutupi suatu isu yang sedang beredar atau bisa juga ada agenda tertentu misalnya demi memuluskan rencana regulasi yang sedang dirancang, dll.," kata dia. 

Namun demikian, ada juga isu yang viral tersebut karena faktor ketidaktahuan/kurangnya intelektualitas dari sang komunikator sehingga banyak menimbulkan pernyataan ngawur/kontroversial.

"Jadi, tidak semua isu kontroversial yang beredar adalah setting-an (diarahkan), bisa juga karena masalah kurangnya intelektualitas atau ketidakfahaman terhadap suatu isu, tetapi memaksakan diri untuk mengeluarkan pernyataan," tuturnya.

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Baca Juga

Tag: Tokoh Nasional, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dihar Dakir

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Dihar Dakir

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,382.32 4,336.42
British Pound GBP 1.00 20,417.60 20,206.27
China Yuan CNY 1.00 2,329.85 2,305.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,495.07 16,330.94
Dolar Australia AUD 1.00 10,106.53 10,001.07
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,127.41 2,106.16
Dolar Singapura SGD 1.00 11,590.13 11,470.77
EURO Spot Rate EUR 1.00 18,164.37 17,982.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,838.74 3,786.45
Yen Jepang JPY 100.00 15,300.13 15,145.08
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4466.037 -72.893 687
2 Agriculture 914.490 -13.968 22
3 Mining 1175.076 -9.018 49
4 Basic Industry and Chemicals 576.696 -3.566 78
5 Miscellanous Industry 714.996 -18.031 51
6 Consumer Goods 1639.276 -19.862 57
7 Cons., Property & Real Estate 328.929 -9.482 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 789.758 -15.676 79
9 Finance 972.633 -17.041 92
10 Trade & Service 591.445 -10.829 170
No Code Prev Close Change %
1 YULE 160 216 56 35.00
2 SAMF 162 218 56 34.57
3 ISSP 110 148 38 34.55
4 ACST 232 290 58 25.00
5 DUCK 354 442 88 24.86
6 ARTO 735 915 180 24.49
7 DAYA 392 466 74 18.88
8 TALF 242 278 36 14.88
9 GDST 51 58 7 13.73
10 KREN 266 300 34 12.78
No Code Prev Close Change %
1 HOTL 100 93 -7 -7.00
2 SMRA 400 372 -28 -7.00
3 CASA 430 400 -30 -6.98
4 MIKA 2,150 2,000 -150 -6.98
5 PSGO 115 107 -8 -6.96
6 ASJT 101 94 -7 -6.93
7 IDPR 260 242 -18 -6.92
8 JAST 580 540 -40 -6.90
9 ULTJ 1,595 1,485 -110 -6.90
10 AGRS 145 135 -10 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,020 2,930 -90 -2.98
2 BBCA 27,625 27,400 -225 -0.81
3 BRPT 725 745 20 2.76
4 BBNI 3,820 3,680 -140 -3.66
5 TLKM 3,160 3,100 -60 -1.90
6 BMRI 4,680 4,610 -70 -1.50
7 KLBF 1,200 1,165 -35 -2.92
8 ASII 3,900 3,770 -130 -3.33
9 KAEF 1,310 1,285 -25 -1.91
10 REAL 55 57 2 3.64