Kredit Foto: Antara/Kementerian Luar Negeri RI
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk transparan dalam penanganan virus corona. Hal ini terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi, untuk menghentikan sementara visa umrah guna mengantisipasi merebaknya virus corona.
Ia mengatakan pemerintah perlu bekerja keras untuk meyakinkan dunia internasional jika Indonesia belum terpapar corona. Namun, ia pun meminta pemerintah untuk terbuka ke publik mengenai jumlah orang jika memang ada yang positif terinfeksi.
"Berapa sih jumlah warga yang terkena virus corona, termasuk yang tidak. Ini kan dilakukan dan harus dijawab oleh pemerintah," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Baca Juga: 3 Negara Laporkan Kasus Pertama Infeksi Corona Covid-19
Baca Juga: Saudi Stop Visa Umrah Indonesia, Negara Rugi...
Menurutnya, jika diperlukan pemerintah menggelar konferensi pers setiap hari untuk melakukan klarifikasi. Termasuk jika ada kasus WNA terpapar corona setelah mampir ke Indonesia.
Sambungnya, jangan sampai kericuhan di Natuna akibat penolakan tempat observasi virus corona terulang kembali.
"Saya kira DPR sepanjang pemerintah mengelola dengan baik, akan mendukung," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara kunjungan peziarah dari seluruh dunia ke Tanah Suci Mekah atau Madinah. Tujuannya, untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk Indonesia.
Diketahui, ada 23 negara yang diklaim Arab Saudi terjangkit corona yakni China, China Taipei, Hong Kong, Iran, Italia, Korea (Rep), Makau, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Filipina, Singapura, India. Kemudian Lebanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, dan Vietnam.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
