Konflik India Presiden Diminta Kasih Perhatian, Budiman: Madrid Kalah oleh City, di Mana Jokowi?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Aktivis HAM Natalius Pigai merespons politikus PDIP Budiman Sudjatmiko terkait kritikannya ke Jokowi soal insiden berdarah di India. Pigai menyindir Budiman seperti berat untuk menjadi orang yang berpikir.

Baca Juga: Jokowi Bungkam Soal Tragedi Berdarah India, Fahri Hamzah 'Perang Dingin' sama Budiman Sudjatmiko

"Budiman, berat ya jadi org berfikir dan pintar," demikian cuitan Pigai dikutip dari akun Twitternya, @NataliusPigai2, Minggu, 1 Maret 2020.

Pigai menyinggung sikap yang bisa dilakukan peran Jokowi selaku Presiden RI dalam kasus kekerasan di India. Dalam hal ini maksud Pigai yaitu humanitarian intervention atau adanya suatu campur tangan dari negara lain kepada sutu negara untuk urusan kemanusiaan. Terkait ini, ia menyebut nama Presiden RI pertama, Soekarno.

Dia menyinggung sikap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengecam keras tindakan diskriminatif terhadap umat Muslim di India.

"1). Ukuwah Islamiah & Insaniah? Itu humanitarian intervention (borderless). Itu dasari Erdogan lindungi umat muslim. Itu pula yg dipakai Sukarno. 2. Neraca dagang, kita penyuplai besar batu bara diatas 1 bilion dollar. India minus,” tambah Pigai dalam cuitan itu.

Sebelumnya, Budiman menyindir Pigai yang dinilainya tak tepat menyinggung sikap Jokowi dalam tragedi di India. Ia menyampaikan pandangannya itu sebagai respons pernyataan Pigai di pemberitaan media massa.

Bahkan, politikus PDIP itu mengibaratkan dengan cuitan seolah Jokowi sampai harus mengurusi hasil pertandingan kompetisi sepakbola Eropa.

"Saat Real Madrid kalah 1-2 oleh ManCity di Santiago Bernabeu, di mana pak @jokowi??" demikian cuitan Budiman di akun Twitternya @budimandjatmiko, Minggu, 1 Maret 2020.

Cuitan ini direspons eks Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang membela Pigai. Fahri dan Budiman terlibat friksi berupa adu argumen di media sosial Twitter. Budiman sempat membalas cuitan Fahri dengan menyebut alasan Pigai menyindir Jokowi untuk kasus India tidak tepat.