PDIP Pastikan Pansus Banjir Tak Akan Makzulkan Anies

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP), Gembong Warsono, memastikan jika pansus banjir yang dibentuk DPRD DKI tidak akan menjegal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dari jabatannya. Menurutnya, pembentukan pansus tersebut untuk membedah banjir di Ibu Kota.

"Insyaallah aman, dalam arti bahwa kita enggak masuk dalam pemakzulan. Jauh dari situ, awal saya katakan, kalau mau ke arah itu ngapain pakai pansus. Pembentukan pansus kita mau lihat bagaimana hubungan pusat dengan daerah karena masalah banjir itu kemprehensif," ujar Gembong, Senin (2/3/2020).

Baca Juga: Langkah Antisipatif Anies Hadapi Corona

Gembong menjelaskan, butuh adanya penjelasan yang jelas dari Anies Baswedan mengenai banjir yang kerap kali terjadi di Jakarta. Anies, kata dia juga sudah mempunyai program naturalisasi. Namun, dia menyakini jika program tersebut belum terlihat.

"Program naturalisasi ini kan faktanya tidak jalan. Coba tunjukkan ke saya, di antara 13 aliran sungai itu mana yang sudah dinaturalisasi," kata Gembong.

Menurutnya, jika program naturalisasi berjalan, banjir pasti akan berkurang. Namun, kenyataannya tidak. Namun, di tidak menyalahkan sepenuhnya kepada Anies. "Tidak bisa kita bebankan 100 persen ke Pak Anies atau pemerintah, tapi harus libatkan masyarakat juga karena kan ada peran mereka juga di sana," ucapnya.

Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, gerah dengan kondisi Jakarta yang selalu banjir pasca hujan turun. Prasetyo bahkan mengatakan bakal membentuk pansus banjir DKI. Ini dilakukan untuk menanyakan kepada pemerintah Jakarta terkait penanggulangan banjir.

"Yang jelas akan ada pansus banjir untuk bisa mempertanyakan itu. Sudah ada permintaan dari fraksi. Kita lihat saja. Biasanya banjir lima tahun sekali, ini tiap hujan banjir kan jadi pertanyaan," ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, saat ini kondisi Jakarta sudah bukan banjir, tetapi tenggelam. Butuh penanganan serius dari pemerintah daerah dan pusat. Sebab kata dia, banjir juga bukan hanya menimpa Jakarta, melainkan beberapa wilayah lainnya.

"Jakarta sudah tenggelam, memang harus terbuka dengan pemerintah pusat. Ini bencana, loh. Pemerintah daerah enggak bisa egoismenya sendiri," kata dia.