Misbakhun Dorong OJK Permudah Akses Permodalan bagi UMKM di Dapilnya

Suasana diskusi pun dinamis. Audiens begitu antusias berdialog dengan kedua narasumber. Penanya dari Fatayat NU menanyakan apakah sebuah organisasi bisa mendapatkan KUR untuk koperasi.

Ada juga penanya yang khawatir keberadaan pinjaman online. Sebab, salah satu persyaratannya adalah mengupload KTP dan langsung cair. Apakah benar hal itu? Khawatir jika KTP disalahgunakan. Pelaku UMKM, Tri Yuliani menanyakan bagaimana caranya supaya tidak dikejar-kejar oleh perbankan.

Merespon pelbagai pertanyaan audiens, Misbakhun menjelaskan bahwa pembiayaan di sektor UKM itu merupakan kewenangan OJK. “Sehinfga kalau tadi bapak tanyakan kasusnya apa, banknya mana, tanya OJK, beres,” ujarnya.

Terkait KUR, Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah dakam setiap kali rapat dengan Komisi XI DPR RI selalu mengatakan jumlah penerimanya di atas 12 juta. Namun, kata Misbakhun, pemerintah terus mendorong adanya nasabah baru dari pelaku UMKM sebagai penerima KUR.

“Pemerintah bilang harus nasabah baru. Karena sudah dibangun sistem di Kemenko Perekonomian, yang sudah menikmati KUR tidak boleh menikmati lagi. Ini memang harus jelas, jangan sampai orang yang sama mendapatkan itu terus menerus,” tegas Misbakhun.