Portal Berita Ekonomi Minggu, 05 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:03 WIB. Shanghai Composite - 2.747 (30/3), 2.750 (31/3), 2.734 (1/4), 2.780 (2/4), 2.763 (3/4).
  • 11:57 WIB. Nikkei 225 - 19.084 (30/3), 18.917 (31/3), 18.065 (1/4), 17.818 (2/4), 17.820 (3/4).
  • 11:55 WIB. FTSE 100 - 5.563 (30/3), 5.671 (31/3), 5.454 (1/4), 5.480 (2/4), 5.415 (3/4).
  • 11:52 WIB. Nasdaq - 7.889 (30/3), 7.813 (31/3), 7.486 (1/4), 7.635 (2/4), 7.528 (3/4).
  • 11:44 WIB. Dow Jones - 22.327 (30/3), 21.917 (31/3), 20.943 (1/4), 21.413 (2/4), 21.052 (3/4).
  • 11:42 WIB. S&P 500 - 2.626 (30/3), 2.584 (31/3), 2.470 (1/4), 2.526 (2/4), 2.488 (3/4).

PKS Soal Badan Otorita IKN: Pak Jokowi, Jangan Sembarangan!

PKS Soal Badan Otorita IKN: Pak Jokowi, Jangan Sembarangan! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritik pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo.

"Landasan hukumnya apa pembentukan Badan Otorita ini? Pembahasan lebih lanjut di Parlemen sampai RUU IKN disepakatai saja belum ada, masa sudah lompat buat peraturan presiden (perpres) badan otorita?" ujar Mardani, Senin (9/3/2020).

Baca Juga: Ahok Belum Jadi Pemimpin Ibu Kota Baru, Eh Kegaduhannya Sudah Terlihat

Menurut dia, pembentukan Badan Otorita Ibu Kota terlalu dipaksakan. "Terkesan terlalu dipaksakan ya? Segala sesuatu padahal harus sesuai prosedur hukum dan kajian masih mentah," ujar Mardani.

Dia menyesalkan hal ini terjadi. Menurut dia, proses dan tahapan pembuatan suatu kebijakan mestinya bukan masalah "kejar tayang" saja, terlebih lagi terkait kebijakan besar terkait pemindahan ibu kota negara.

"Mohon dipertimbangkan hal ini!" ujar Mardani.

Dia juga mendorong pentingnya keterbukaan dan pelibatan publik dalam kebijakan stategis seperti ini sehingga tidak digugat publik karena cacat hukum. "Janganlah asal sembarang kebut tanpa taat prosedur hukum! Di era keterbukaan ini, informasi gampang didapat, publik bisa menggugat," lanjut Mardani.

Mardani berharap Presiden memoderasi kebijakannya karena tidak taat prosedur hukum. "Mohon maaf Pak Presiden, ini habitus politik yang kurang baik. Sebaiknya Bapak perlu moderasi terkait dipaksakannya pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara ini. Kita Ini negara hukum, negara bukan kerajaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan telah mengantongi empat nama yang akan menjadi kandidat kepala Badan Otorita IKN di Istana negara, Senin 2 Maret 2020, lalu dan menyatakan akan mambuat perpers yang akan segera ia tanda tangani.

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Pemindahan Ibu Kota, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Boyke P. Siregar

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,398.86 4,352.78
British Pound GBP 1.00 20,494.27 20,285.43
China Yuan CNY 1.00 2,336.23 2,311.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,546.32 16,381.68
Dolar Australia AUD 1.00 10,032.03 9,928.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,134.68 2,113.30
Dolar Singapura SGD 1.00 11,569.24 11,453.32
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,964.34 17,779.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,803.75 3,758.13
Yen Jepang JPY 100.00 15,340.55 15,185.09
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4623.429 91.744 687
2 Agriculture 936.003 11.914 22
3 Mining 1225.526 31.432 49
4 Basic Industry and Chemicals 652.518 51.220 78
5 Miscellanous Industry 736.691 0.113 51
6 Consumer Goods 1712.721 8.686 57
7 Cons., Property & Real Estate 326.084 -0.307 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 825.116 22.729 79
9 Finance 990.464 18.601 92
10 Trade & Service 596.613 2.104 170
No Code Prev Close Change %
1 REAL 61 82 21 34.43
2 KOBX 67 90 23 34.33
3 BTON 130 165 35 26.92
4 DOID 109 137 28 25.69
5 KBLI 400 500 100 25.00
6 SAMF 272 340 68 25.00
7 SAPX 935 1,165 230 24.60
8 DNAR 250 310 60 24.00
9 TMAS 80 99 19 23.75
10 PJAA 480 590 110 22.92
No Code Prev Close Change %
1 SRAJ 200 186 -14 -7.00
2 KRAH 486 452 -34 -7.00
3 BBHI 86 80 -6 -6.98
4 JAST 505 470 -35 -6.93
5 HRME 535 498 -37 -6.92
6 KONI 494 460 -34 -6.88
7 POLL 9,450 8,800 -650 -6.88
8 SRTG 3,080 2,870 -210 -6.82
9 AGII 470 438 -32 -6.81
10 MAPA 1,705 1,590 -115 -6.74
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,890 20 0.70
2 REAL 61 82 21 34.43
3 BRPT 830 1,000 170 20.48
4 BBCA 27,050 27,475 425 1.57
5 ELSA 181 204 23 12.71
6 MEDC 432 480 48 11.11
7 FREN 62 76 14 22.58
8 PGAS 800 800 0 0.00
9 LPPF 1,160 1,095 -65 -5.60
10 PAMG 107 104 -3 -2.80