Lantik Eselon II, Menkeu Ajak Semua Pejabat Pikirkan Solusi Hadapi Tantangan Global

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) melantik sembilan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan 21 Pejabat Administrator (Eselon III) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Aula Djuanda, Kantor Pusat Kemenkeu.

Para pejabat yang baru saja dilantik inj berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kemenkeu.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Terjungkal, Kemenkeu Pasrah Cuma Bisa Mantau?!

"Pada jabatan baru ini Anda semua mengemban amanah sebagai pimpinan di Unit Eselon II di Kemenkeu. Mutasi adalah suatu siklus organisasi yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pengkayaan pengalaman dan juga untuk penyegaran organisasi," ucap Menkeu dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Menkeu juga meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Kemenkeu untuk bersama-sama memikirkan solusi dari permasalahan global yang dihadapi.

"Masalah ini bukan masalah Menteri Keuangan saja atau Wakil Menteri, tetapi seluruh pejabat di Kemenkeu harus ikut secara aktif memikirkan, terlibat, dan ikut berpartisipasi dalam rangka terus menyiapkan instrumen-instrumen keuangan negara dan menjaga kesehatan keuangan negara. Meskipun di dalam tekanan yang tidak mudah dan fokus untuk terus memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," terang Menkeu.

Menkeu berpesan kepada Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, untuk berpikir keras mengenai APBN 2020 dan mendesain APBN 2021 karena hal itu sungguh tugas yang tidak mudah, banyak sekali perubahan terjadi.

"Saya berharap dengan pengalaman yang ada di Badan Kebijakan Fiskal akan memberikan kontribusi yang maksimal dan langsung. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya tahu bahwa Eselon II yang dipimpin oleh Pak Rofi adalah salah satu dapur penting di dalam mendesain APBN kita. Akan tetapi, harus tetap memperhatikan kondisi 2020 yang sedang menghadapi gejolak yang sangat tidak biasa," ungkap Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan kepada pejabat di Sekretaratiat Jenderal untuk betul-betul meningkatkan kemampuan. "Saya tekankan kepada Tenaga Pengkaji di Sekretariat Jenderal agar organisasi Kemenkeu terus dibina dan dikelola secara sehat," ujar Menkeu.

Kepada Direktur Manajemen Risiko dan Hukum, Menkeu menekankan untuk melihat apa yang selama ini dilakukan dalam kondisi perekonomian Indonesia di tahun 1997 dan 1998.

"Waktu krisis ekonomi dulu kita menanganinya bersama Bank Indonesia, dulu belum ada OJK. Harapannya sekarang dalam situasi tantangan ini kita memiliki kesiapan dan mekanisme koordinasi yang makin baik. Saya dengan Gubernur BI dengan Dewan komisioner OJK, LPS sangat baik, saya berharap ini diterjemahkan dalam mekanisme di antara seluruh institusi untuk makin berkoordinasi secara kolaborasi, koordinasi policy komunikasi," jelas Menkeu.

Di akhir sambutannya, Menkeu menyampaikan agar terus memupuk semangat dan menggaungkan optimisme untuk konsisten menuju cita-cita Indonesia Maju. "Mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat bertugas bagi Saudara sekalian. Janji Republik untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur harus menjadi jangkar bagi setiap langkah kita dalam berkarya demi terwujudnya INDONESIA MAJU," tutup Menkeu.

Berikut  Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Keuangan yang dilantik:

Sekretariat Jenderal

1. Bhimantara Widyajala, S.H., Ak., MSF sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur

2. Dr. Harry Z. Soeratin, S.E., M.M. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

 

Direktorat Jenderal Anggaran

1. Rofyanto Kurniawan, S.T., M.B.A., Ph.D. sebagai Direktur Penyusunan APBN

 

Direktorat Jenderal Pajak

1. Ihsan Priyawibawa, Ak., M.B.T. sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

2. Farid Bachtiar, M.Tax. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Riau

3. Ahmad Djamhari, S.E., M.Tax. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat

4. Edward Hamonangan Sianipar, S.E., Ak., M.Si. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Dr. Ahmad Yani, S.H., Ak., M.M. Sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan

 

Komite Stabilitas Sistem Keuangan

1. Ihda Mukhtiyanto, S.E., M.Sc. sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Hukum