Portal Berita Ekonomi Sabtu, 04 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:39 WIB. IDR/USD - 16.337 (30/3), 16.310 (31/3), 16.450 (1/4), 16.475 (2/4), 16.425 (3/4).
  • 11:37 WIB. CNY/USD - 7,1003 (30/3), 7,0825 (31/3), 7,1001 (1/4), 7,0841 (2/4), 7,0928 (3/4).
  • 11:35 WIB. JPY/USD - 107,82 (30/3), 107,54 (31/3), 107,17 (1/4), 107,92 (2/4), 108,46 (3/4).
  • 11:33 WIB. USD/GBP - 1,2418 (30/3), 1,2420 (31/3), 1,2378 (1/4), 1,2394 (2/4), 1,2262 (3/4).
  • 11:31 WIB. USD/EUR - 1,1048 (30/3), 1,1031 (31/3), 1,0964 (1/4), 1,0858 (2/4), 1,0809 (3/4).

Kasus Jiwasraya, Bukti Besar OJK Abai Lindungi Nasabah Asuransi

Kasus Jiwasraya, Bukti Besar OJK Abai Lindungi Nasabah Asuransi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga kini masih belum juga menemui titik terang. Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy menilai kasus ini merupakan bentuk dari manajemen yang buruk (missmanagement).

 

“Kasus Jiwasraya adalah masalah missmanagement,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

 

Budi mengatakan bahwa kasus ini tentu menjadi nestapa bagi para konsumen yang berinvestasi di Perusahaan asuransi pelat merah tersebut. “Para pemegang polis dan pembeli produk lainnya (yang jadi korban sebenarnya),” katanya.

 

Baca Juga: Kasus Jiwasraya Pukul Kepercayaan Publik terhadap Industri Asuransi Jiwa? Saatnya Data Berbicara

 

Kasus ini turut dinilainya menjadi salah satu imbas dari kesalahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab banyak investasi dari Jiwasraya yang masuk dan diperdagangkan ke saham dan reksadana yang nota bene adalah ranah pengawasan OJK. “Yes, pengawasan (OJK) juga tidak berjalan,” ujarnya.

 

Fredy pun menganjurkan agar pemerintah perlu belajar dari kasus ini agar tidak terulang pada BUMN lainnya di masa mendatang. “Pengawasan harus lebih ketat, penegakan aturan-aturan corporate governance dan sanksi yang tegas untuk para pengelola dana institusi dan dana publik terutama BUMN,” tambahnya. 

 

Baca Juga: BPK: Kerugian Negara Atas Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun

 

Sementara ekonom senior Faisal Basri mengatakan negara telah abai dalam kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya. Kasus ini pun seharusnya tidak terjadi apabila ada lembaga penjamin polis.

 

Padahal, dia mengatakan pembentukan lembaga penjamin polis pun sudah diamanatkan oleh UU Asuransi. Faisal menilai selama ini negara terlalu memandang sebelah mata risiko produk polis asuransi. "Waktu merebak Jiwasraya saya sampaikan concern. Waktu itu ada yang bicara kewajiban negara yang abai UU tentang polis. Kemenkeu juga cuek. Abai karena memandang polis asuransi kecil," kata Faisal di Jakarta.

 

Hal itu merujuk pada UU Asuransi yang ditandatangani oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2013, tiga hari sebelum jabatannya selesai. Dalam undang-undang itu dijelaskan lembaga penjamin polis.

 

"Maka saya concern ke UU yang ditandatangani pak SBY 3 hari sebelum selesai menjabat. Harusnya itu kita sejak 2017 udah ada ini (lembaga penjamin polis)," kata Faisal.

 

Padahal, lembaga penjamin polis itu merupakan amanah UU Asuransi no 40 tahun 2014. Dalam pasal 53 ayat 4 lembaga penjamin polis harus dibentuk tiga tahun setelah undang-undang itu diteken. Namun, faktanya sampai sekarang pun pemerintah tidak ada rencana membentuk lembaga tersebut.

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Baca Juga

Tag: PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,398.86 4,352.78
British Pound GBP 1.00 20,494.27 20,285.43
China Yuan CNY 1.00 2,336.23 2,311.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,546.32 16,381.68
Dolar Australia AUD 1.00 10,032.03 9,928.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,134.68 2,113.30
Dolar Singapura SGD 1.00 11,569.24 11,453.32
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,964.34 17,779.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,803.75 3,758.13
Yen Jepang JPY 100.00 15,340.55 15,185.09
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4623.429 91.744 687
2 Agriculture 936.003 11.914 22
3 Mining 1225.526 31.432 49
4 Basic Industry and Chemicals 652.518 51.220 78
5 Miscellanous Industry 736.691 0.113 51
6 Consumer Goods 1712.721 8.686 57
7 Cons., Property & Real Estate 326.084 -0.307 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 825.116 22.729 79
9 Finance 990.464 18.601 92
10 Trade & Service 596.613 2.104 170
No Code Prev Close Change %
1 REAL 61 82 21 34.43
2 KOBX 67 90 23 34.33
3 BTON 130 165 35 26.92
4 DOID 109 137 28 25.69
5 KBLI 400 500 100 25.00
6 SAMF 272 340 68 25.00
7 SAPX 935 1,165 230 24.60
8 DNAR 250 310 60 24.00
9 TMAS 80 99 19 23.75
10 PJAA 480 590 110 22.92
No Code Prev Close Change %
1 SRAJ 200 186 -14 -7.00
2 KRAH 486 452 -34 -7.00
3 BBHI 86 80 -6 -6.98
4 JAST 505 470 -35 -6.93
5 HRME 535 498 -37 -6.92
6 KONI 494 460 -34 -6.88
7 POLL 9,450 8,800 -650 -6.88
8 SRTG 3,080 2,870 -210 -6.82
9 AGII 470 438 -32 -6.81
10 MAPA 1,705 1,590 -115 -6.74
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,890 20 0.70
2 REAL 61 82 21 34.43
3 BRPT 830 1,000 170 20.48
4 BBCA 27,050 27,475 425 1.57
5 ELSA 181 204 23 12.71
6 MEDC 432 480 48 11.11
7 FREN 62 76 14 22.58
8 PGAS 800 800 0 0.00
9 LPPF 1,160 1,095 -65 -5.60
10 PAMG 107 104 -3 -2.80