Meski Jokowi Ogah Terapkan, Sri Mulyani Siapkan Langkah Ekonomi Hadapi Skema Lockdown

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersiap menghadapi kemungkinan lockdown atau isolasi penuh untuk melawan penyebaran virus corona. Mulai dari langkah ekonomi disusun hingga menampung seluruh warga di satu tempat.

"Pasti akan disiapkan jika suatu daerah dilakukan isolasi pasti sudah dipikirkan juga bagaimana supporting-nya. Bahkan jika di desa atau tempat yang pemukimannya cukup padat, sehingga social distancing sulit dilakukan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mencari rumah yang bisa digunakan bersama-sama untuk menjadi tempat menampung," ujar Sri Mulyani belum lama ini.

Baca Juga: Sri Mulyani Gelar Rapat via Online

Mantan Direktur Bank Dunia itu menerangkan, segala kemungkinan terkait skema isolasi bisa terjadi. Karenanya, Menkeu dan pemerintah masih terus mengkaji hal tersebut.

Dia juga memastikan agar jika lockdown benar terjadi, pasokan makanan atau kebutuhan masyarakat tidak terganggu. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kepanikan dengan adanya virus corona (Covid-19)

"Seluruh posibilitas akan terus dilihat dalam situasi ini. Kita terus mendukung agar mereka jangan sampai merasa kekurangan recources. Ini bukan masalah uang, tapi apakah ada orangnya nggak yang mau melakukan isolated seperti China," jelasnya.

Selain skenario lockdown, Ani juga mengaku telah menyiapkan anggarannya. "Mengenai kesiapan, pasti disiapkan untuk memutuskan suatu daerah apakah dilakukan isolasi," tutur dia.

Meski begitu, Menkeu menambahkan kebijakan lockdown kemungkinannya kecil untuk dilakukan. Pasalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membentuk gugusan tugas.

"Sekarang kan sudah ada satuan gugus tugas, jadi saya akan terus berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes serta lainnya untuk melihat penanganan corona akan seperti apa," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah belum akan menerapkan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Jokowi, lockdown merupakan kebijakan pemerintah pusat dan tidak boleh diputuskan oleh pemerintah daerah.