Portal Berita Ekonomi Sabtu, 28 Maret 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:35 WIB. Straits Times - 2.233 (23/3), 2.362 (24/3), 2.505 (25/3), 2.487 (26/3), 2.528 (27/3).
  • 09:33 WIB. IHSG - 3.989 (23/3), 3.937 (24/3), 4.338 (26/3), 4.545 (27/3).
  • 09:31 WIB. KOSPI - 1.482 (23/3), 1.609 (24/3), 1.704 (25/3), 1.686 (26/3), 1.717 (27/3).
  • 09:29 WIB. Hang Seng - 21.696 (23/3), 22.663 (24/3), 23.527 (25/3), 23.352 (26/3), 23.484 (27/3).
  • 09:27 WIB. Shanghai Composite - 2.660 (23/3), 2.722 (24/3), 2.781 (25/3), 2.764 (26/3), 2.772 (27/3).
  • 09:23 WIB. Nikkei 225 - 16.887 (23/3), 18.092 (24/3), 19.546 (25/3), 18.664 (26/3), 19.389 (27/3).
  • 09:21 WIB. FTSE 100 - 4.993 (23/3), 5.446 (24/3), 5.688 (25/3), 5.815 (26/3), 5.510 (27/3).
  • 09:19 WIB. S&P 500 - 2.237 (23/3), 2.447 (24/3), 2.475 (25/3), 2.630 (26/3), 2.541 (27/3).
  • 09:18 WIB. Dow Jones - 18.591 (23/3), 20.704 (24/3), 21.200 (25/3), 22.552 (26/3), 21.636 (27/3).
  • 09:16 WIB. Nasdaq - 7.006 (23/3), 7.553 (24/3), 7.469 (25/3), 7.897 (26/3), 7.588 (27/3).

Jaksa Agung Diminta Jangan Gegabah di Kasus Jiwasraya!

Jaksa Agung Diminta Jangan Gegabah di Kasus Jiwasraya! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko menyarankan agar Jaksa Agung ST Burhanuddin jangan gegabah dalam meningkatkan status sebuah kasus dugaan korupsi khususnya kasus terkait hajat hidup orang banyak seperti  kasus dugaan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

 

Sebab, lanjut Yanuar, jika salah ambil keputusan maka memunculkan kerugian konstitusional seperti tersangka telah kehilangan hak untuk bekerja serta melakukan berbagai kegiatan dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi, karena status tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang disandang oleh Pemohon pada saat penahanan hingga saat ini.

 

"Artinya jangan karena perintah Presiden dan ABS alias Asal Bapak Senang, menimbulkan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan prinsip due process of law serta pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil terkait kasus Jiwasraya," ujarnya.

 

Baca Juga: BUMN Memohon ke Kejaksaan: Please Selamatkan Aset Jiwasraya, Jangan Sampai Beralih Tangan!

 

Hal ini terkait dengan beredarnya video Jaksa Agung ST Burhanuddin yang secara blak-blakan berbicara soal proses penanganan kasus Jiwasraya. Ia pun meminta Jaksa Agung untuk berhati-hati mengeluarkan statement sebuah kasus, khususnya kasus terkait hajat hidup orang banyak seperti Jiwasraya.

 

"Sebab jika salah memberikan pernyataan, maka Jaksa Agung bisa merugikan hak konstitusional para tersangka lho. Bagaimana bisa sebuah kasus yang diduga berpotensi merugikan negara puluhan triliun, ditingkatkan status ke penyidikan setelah 2-3 hari penyelidikan. Sangat terburu-buru sepertinya," kata Yanuar di Jakarta, Jumat 20 Maret 2020.

 

Padahal, sesuai PERJA-039/A/JA/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, penyelidikan diberi batas waktu sampai 14 hari. "Aturan itu memberikan kesempatan para jaksa penyelidik untuk secara teliti mengumpulkan barang bukti minimal 2 alat bukti lho. Pertanyaannya, jika 2-3 hari proses penyelidikan, sebenarnya apa yang dikejar Kejaksaan," ujarnya.

 

Tak hanya itu, kejaksaan sepertinya sudah memberikan vonis sebelum putusan pengadilan terkait penyidikan kasus ini. Mulai dari penyitaan yang diduga serampangan, hingga menjadikan kasus Jiwasraya untuk 'panggung' sejumlah oknum. 

 

Baca Juga: Kasus Jiwasraya Pukul Kepercayaan Publik terhadap Industri Asuransi Jiwa? Saatnya Data Berbicara

 

Padahal, kata Yanuar, penyidikan bukan merupakan proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhir. "Sita aset boleh, tapi jangan lupa bahwa ada banyak faktor yang harus diperhatikan kejaksaan, seperti proses bisnis berjalan diatas aset yang disita dan rezim pemulihan aset yang tak diterapkan secara utuh oleh penyidik," ujarnya.

 

Dan yang harus diingat Jaksa Agung, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung.

 

“Sebab pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum. karena diduga melakukan perbuatan pidana,” kata dia.

 

Baca Juga

Tag: PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejaksaan Agung

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,343.85 4,298.34
British Pound GBP 1.00 19,919.18 19,716.13
China Yuan CNY 1.00 2,306.18 2,282.75
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,311.15 16,148.85
Dolar Australia AUD 1.00 9,948.17 9,845.95
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,104.04 2,083.08
Dolar Singapura SGD 1.00 11,410.39 11,295.27
EURO Spot Rate EUR 1.00 18,010.77 17,829.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,812.80 3,766.06
Yen Jepang JPY 100.00 15,047.19 14,893.34
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4545.571 206.667 686
2 Agriculture 935.348 17.815 22
3 Mining 1191.831 20.200 49
4 Basic Industry and Chemicals 585.812 34.750 77
5 Miscellanous Industry 756.867 69.031 51
6 Consumer Goods 1624.014 58.453 57
7 Cons., Property & Real Estate 342.828 24.949 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 793.679 25.982 79
9 Finance 1009.594 53.086 92
10 Trade & Service 580.685 10.972 170
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 138 186 48 34.78
2 RIGS 162 218 56 34.57
3 KMTR 180 238 58 32.22
4 FORU 87 110 23 26.44
5 PEGE 160 200 40 25.00
6 BRIS 160 198 38 23.75
7 FPNI 59 73 14 23.73
8 BSDE 600 740 140 23.33
9 ADHI 456 560 104 22.81
10 RUIS 150 184 34 22.67
No Code Prev Close Change %
1 BAYU 1,075 1,000 -75 -6.98
2 ENVY 173 161 -12 -6.94
3 MREI 5,350 4,980 -370 -6.92
4 ASBI 290 270 -20 -6.90
5 NZIA 348 324 -24 -6.90
6 PRAS 160 149 -11 -6.88
7 SSIA 466 434 -32 -6.87
8 ITIC 4,080 3,800 -280 -6.86
9 DUCK 438 408 -30 -6.85
10 VINS 117 109 -8 -6.84
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 3,230 290 9.86
2 BBCA 26,400 27,550 1,150 4.36
3 TLKM 2,980 3,090 110 3.69
4 BBNI 3,590 3,990 400 11.14
5 ASII 3,620 4,080 460 12.71
6 BMRI 4,470 4,940 470 10.51
7 KLBF 950 1,010 60 6.32
8 ANTM 416 460 44 10.58
9 KAEF 1,300 1,250 -50 -3.85
10 PAMG 116 119 3 2.59