Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

IDI ke Pemerintah: Kalau Tak Mau Lockdown, Jangan Bikin Kebijakan Ngawur

IDI ke Pemerintah: Kalau Tak Mau Lockdown, Jangan Bikin Kebijakan Ngawur Kredit Foto: Antara/Irwansyah Putra
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memintah pemerintah menegaskan penerapan social distancing agar dapat dijalankan dengan maksimal. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah alternatif jika pemerintah tak ingin penerapakan lockdown.

"Pertama, ini masalah serius jadi harus bekerja cepat sekali enggak boleh sebaliknya," kata Ketua Satgas Covid-19 IDI Profesor Zubairi Djoerban di Jakarta, Senin (23/3/2020).

Dia juga menyarankan untuk menerjemahkan sosial distancing ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti publik. Misal batalkan piknik, batalkan rapat, batalkan arisan, dan jangan ada pertemuan-pertemuan apa pun dengan tetap tinggal di rumah.

Baca Juga: Dokter Teriak Kencang: Tolong Segera Berikan Kami APD, Tanpanya Kami Bisa Tumbang!

Dia mengatakan, penerimaan informasi masyarakat juga harus terus diperbarui karena kerja sama dengan mereka amat diperlukan. Dia meminta pemerintah dan mengimbau media untuk tidak hanya melontarkan informasi terkait corona, tapi ubah perilaku publik.

"Perliaku ini penting karena kalau mereka ini tidak mengikuti anjuran pemerintah, maka bisa gagal," katanya.

Dia meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak ngawur dan terbukti ilmiah untuk kemudian disebarluaskan. Dia juga mengimbau agar pemerintah melakukan tes seluas dan sebanyak mungkin secara cuma-cuma dan mengisolasi warga yang terinfeksi.

Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan dengan tegas maka sebenarnya sama dengan membatasi akses masyarakat. Namun, dia mengatakan, pengetatan pergerakan itu menjadi istilah lain dari lockdown.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel:

Video Pilihan