Kanada Siap Hukum Warganya yang Bandel Berkeliaran di Luar Rumah

Warta Ekonomi, Ottawa -

Pemerintah Kanada mengancam akan menghukum warga yang tidak mematuhi anjuran untuk melakukan isolasi wilayah. Upaya ini dilakukan ketika Kanada menemukan lonjakan penularan corona lebih dari 50 persen pada Minggu (22/3/2020).

Kanada telah menutup perbatasannya untuk semua kecuali perjalanan penting. Pemerintah meminta orang-orang yang telah kembali dari luar negeri harus mengisolasi diri selama 14 hari.

Baca Juga: Gak Ambil Risiko, Kanada Batal Kirim Atletnya ke Olimpiade Tokyo 2020

Menteri Kesehatan Patty Hajdu mengatakan bagi yang tidak menaati anjuran itu, pemerintah bisa menggunakan Undang-Undang Karantina federal. Peraturan ini dapat memberi sanksi kepada mereka yang mengabaikan persyaratan itu.

"Kami akan menggunakan setiap langkah untuk memastikan kepatuhan. (Ini) dapat mencakup hukuman moneter hingga, dan termasuk, hukuman pidana," kata Hajdu.

Jumlah kematian akibat penyakit pernapasan itu meningkat menjadi 20 dari 6 dari 13 hari sebelumnya. Jumlah kasus yang dikonfirmasi melonjak menjadi 1.430 dari 1.099 yang tersebar di 10 wilayah Kanada.

Provinsi Nova Scotia menjadi wilayah terakhir yang menyatakan keadaan darurat. Pemerintah daerah memutuskan menutup perbatasan untuk non-penduduk dan mengancam akan menangkap mereka yang tidak berlatih menjauhkan diri.

"Kami sedang berurusan dengan virus yang mematikan dan perilaku ini tidak dapat diterima," kata Perdana Menteri Nova Scotia Stephen McNeil.

McNeil menyatakan meskipun ada peringatan untuk menghindari pertemuan dalam kelompok besar, orang-orang berbondong-bondong ke taman provinsi dan area umum lainnya. Kondisi ini yang membuat pemerintah harus melakukan ancaman penangkapan.

Kondisi serupa pun terjadi di Quebec. Perdana Menteri Francois Legault memperketat pembatasan yang ada untuk memaksa penutupan semua pusat perbelanjaan. Hanya toko makanan dan minuman keras serta apotek yang tetap buka. "Saat ini masih ada terlalu banyak orang di pusat perbelanjaan," kata Legault.