Portal Berita Ekonomi Sabtu, 28 Maret 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:35 WIB. Straits Times - 2.233 (23/3), 2.362 (24/3), 2.505 (25/3), 2.487 (26/3), 2.528 (27/3).
  • 09:33 WIB. IHSG - 3.989 (23/3), 3.937 (24/3), 4.338 (26/3), 4.545 (27/3).
  • 09:31 WIB. KOSPI - 1.482 (23/3), 1.609 (24/3), 1.704 (25/3), 1.686 (26/3), 1.717 (27/3).
  • 09:29 WIB. Hang Seng - 21.696 (23/3), 22.663 (24/3), 23.527 (25/3), 23.352 (26/3), 23.484 (27/3).
  • 09:27 WIB. Shanghai Composite - 2.660 (23/3), 2.722 (24/3), 2.781 (25/3), 2.764 (26/3), 2.772 (27/3).
  • 09:23 WIB. Nikkei 225 - 16.887 (23/3), 18.092 (24/3), 19.546 (25/3), 18.664 (26/3), 19.389 (27/3).
  • 09:21 WIB. FTSE 100 - 4.993 (23/3), 5.446 (24/3), 5.688 (25/3), 5.815 (26/3), 5.510 (27/3).
  • 09:19 WIB. S&P 500 - 2.237 (23/3), 2.447 (24/3), 2.475 (25/3), 2.630 (26/3), 2.541 (27/3).
  • 09:18 WIB. Dow Jones - 18.591 (23/3), 20.704 (24/3), 21.200 (25/3), 22.552 (26/3), 21.636 (27/3).
  • 09:16 WIB. Nasdaq - 7.006 (23/3), 7.553 (24/3), 7.469 (25/3), 7.897 (26/3), 7.588 (27/3).

Ekonomi Indonesia Terdampak Covid-19, Jokowi Didesak Buka Keran Ekspor Nikel

Ekonomi Indonesia Terdampak Covid-19, Jokowi Didesak Buka Keran Ekspor Nikel - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pandemi global coronavirus (Covid-19) menimbulkan dampak luas bagi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling nyata, nilai tukar dolar terhadap rupiah kian tergelincir ke level Rp16 ribu.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memandang, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi negara dari ancaman resesi dengan tetap menjaga keseimbangan devisa.

Salah satu kebijakan ekonomi pemerintah yang bisa ditempuh dengan melakukan relaksasi di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya komoditi nikel.

“Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah harus mulai berfikir untuk menggenjot sektor pertambangan dengan membuka keran ekspor ore nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa,” terang Ketua Umum Kadin Sultra, La Mandi.

Kebijakan lainnya yang bisa dilakukan pemerintah kata dia, melalui peningakatan pengiriman ore. Pemerintah harus memberikan support, sehingga kebutuhan produksi bisa terlayani dengan baik.

“Dalam situasi seperti ini, harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, APBN kita saat ini mengalami devisit kurang lebih Rp450 triliun,” jelasnya.

Menurut dia, kebijakan relaksasi di sektor pertambangan tersebut bukan dalam konteks ingin mengambil keuntungan, akan tetapi lebih pada menyelamatkan devisa dan ekonomi negara. Sebab, akan ada multi efek yang ditimbulkan.

“Untuk kebijakan ini, negera tidak perlu mengeluarkan anggaran. Pemerintah pusat hanya perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor dengan limit waktu yang terbatas,” katanya.

Kebijakan relaksasi tersebut kata dia, bisa diterapkan selama enam bulan bahkan setahun, dengan harapan wabah virus ini segera selesai.

“Jika keran eskpor ini dibuka, saya yakin pemerintah China pasti membeli,” pungkasnya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming juga mengutarakan, pelaku usaha dan industri di Indonesia saat ini tengah mencari jalan keluar ditengah dampak luas yang ditimbulkan wabah covid-19. 

"Kami juga rapat teleconference  bersama Kadin, Apindo, OJK dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan mencari solusi atas dampak pandemi virus corona ini. Kami meminta pemerintah untuk melakukan relaksasi dalam berbagai hal termasuk soal pajak, kredit dan insentif. Termasuk soal kemungkinan ekspor minerba," jelasnya.

Dalam sebuah kesempatan Maming, meminta keadilan dan transparansi soal soal harga ore nikel yang ditentukan sepihak oleh pihak smelter dalam negeri yang nyata-nyata dikuasai asing. Padahal dengan kadar rendah pun pasar dunia menerimanya.

Maming minta keadilan dan perhatian dari pemerintah agar pihak smelter dan pengusaha pun sama-sama memiliki surveyor dan ada surveyor wasit bila terjadi sengketa atau perbedaan kasar nikel.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat Sartono Hutomo sependapat dengan tuntutan Kadin. Presiden Jokowi harus melakukan relaksasi tidak hanya impor tetapi juga ekspor. Pasalnya, ekonomi Indonesia sudah dalam level bahaya menyusul dampak pandemi global virus corona baru (Covid-19).

"Setuju ada relaksasi ekspor apapun caranya untuk mendatangkan devisa tetapi tidak menabrak undang-undang," kata Sartono.

"Pemerintah memang harus menyelamatkan manusia dan juga ekonominya. Nanti harus kita bahas dalam rapat kerja. Tapi karena reses diundur, jadinya buah simalakama," tambah Sartono.

Baca Juga

Tag: Nikel, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), COVID-19

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,343.85 4,298.34
British Pound GBP 1.00 19,919.18 19,716.13
China Yuan CNY 1.00 2,306.18 2,282.75
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,311.15 16,148.85
Dolar Australia AUD 1.00 9,948.17 9,845.95
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,104.04 2,083.08
Dolar Singapura SGD 1.00 11,410.39 11,295.27
EURO Spot Rate EUR 1.00 18,010.77 17,829.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,812.80 3,766.06
Yen Jepang JPY 100.00 15,047.19 14,893.34
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4545.571 206.667 686
2 Agriculture 935.348 17.815 22
3 Mining 1191.831 20.200 49
4 Basic Industry and Chemicals 585.812 34.750 77
5 Miscellanous Industry 756.867 69.031 51
6 Consumer Goods 1624.014 58.453 57
7 Cons., Property & Real Estate 342.828 24.949 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 793.679 25.982 79
9 Finance 1009.594 53.086 92
10 Trade & Service 580.685 10.972 170
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 138 186 48 34.78
2 RIGS 162 218 56 34.57
3 KMTR 180 238 58 32.22
4 FORU 87 110 23 26.44
5 PEGE 160 200 40 25.00
6 BRIS 160 198 38 23.75
7 FPNI 59 73 14 23.73
8 BSDE 600 740 140 23.33
9 ADHI 456 560 104 22.81
10 RUIS 150 184 34 22.67
No Code Prev Close Change %
1 BAYU 1,075 1,000 -75 -6.98
2 ENVY 173 161 -12 -6.94
3 MREI 5,350 4,980 -370 -6.92
4 ASBI 290 270 -20 -6.90
5 NZIA 348 324 -24 -6.90
6 PRAS 160 149 -11 -6.88
7 SSIA 466 434 -32 -6.87
8 ITIC 4,080 3,800 -280 -6.86
9 DUCK 438 408 -30 -6.85
10 VINS 117 109 -8 -6.84
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 3,230 290 9.86
2 BBCA 26,400 27,550 1,150 4.36
3 TLKM 2,980 3,090 110 3.69
4 BBNI 3,590 3,990 400 11.14
5 ASII 3,620 4,080 460 12.71
6 BMRI 4,470 4,940 470 10.51
7 KLBF 950 1,010 60 6.32
8 ANTM 416 460 44 10.58
9 KAEF 1,300 1,250 -50 -3.85
10 PAMG 116 119 3 2.59