Portal Berita Ekonomi Jum'at, 29 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:02 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,79% di akhir sesi II.
  • 13:21 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,14% terhadap Poundsterling pada level 1,2338 USD/GBP.
  • 13:21 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,19% terhadap Euro pada level 1,1098 USD/EUR.
  • 13:20 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,45% terhadap Yen pada level 107,17 JPY/USD.
  • 13:19 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.719 USD/troy ounce.
  • 13:18 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 34,80 USD/barel.
  • 13:17 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 33,03 USD/barel.

DPR: Pemerintah Pusat, Tolong Segera Terbitkan PP Karantina Wilayah!

DPR: Pemerintah Pusat, Tolong Segera Terbitkan PP Karantina Wilayah!
WE Online, Bogor -

Pemerintah didesak oleh salah satu anggota Komisi IX DPR untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Wilayah.

Anggota bernama Saleh Partaonan Daulay itu menilai, PP itu sangat dibutuhkan supaya UU Nomor 6 Tahun 2018 bisa segera diberlakukan.

"Saya berharap, peraturan pemerintah itu bisa terbit dalam beberapa hari ke depan. Dengan begitu, kita bisa melangkah lebih maju dalam mengatasi virus corona yang semakin mengancam ini," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3/2020).

Baca Juga: Mahfud MD: Konsep Karantina Kewilayahan Tidak Sama dengan Lockdown

Dia melanjutkan, semua pihak saat ini sedang menunggu kebijakan-kebijakan aktual pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona.

"Dalam konteks itu, Peraturan Pemerintah yang sedang digodok tersebut diharapkan dapat diselesaikan segera," katanya.

Sebab, kata dia, ada beberapa wilayah dan daerah yang saat ini yang sudah mencoba melaksanakan karantina wilayah. Namun, diakuinya karena masih ada perdebatan soal definisi dan teknis pelaksanaannya, wilayah dan daerah tersebut tidak menyebutnya sebagai lockdown.

"Saya dengar sudah ada daerah yang malah mau menutup pintu masuk dan keluar. Kemudian orang menafsirkan bahwa itu sebagai lockdown. Tetapi daerah itu kemudian membantah bahwa yang mereka lakukan bukanlah lockdown," ujar Saleh.

Dia mengatakan, sebenarnya di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah disebutkan soal karantina wilayah itu. Hanya saja, kata dia, secara teknis belum tercantum di dalam Undang-undang itu.

"Kalau mau dilaksanakan, tentu diperlukan aturan yang lebih operasional dalam bentuk peraturan pemerintah," ujar Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dia mengungkapkan, di lain pihak ada sekelompok guru besar yang sudah mengusulkan untuk melakukan local lockdown. Artinya, kata dia, penutupan yang dilakukan tidak secara nasional.

 

Wakil Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, penutupan hanya dilakukan di daerah tertentu saja yang dinilai sebagai pusat penyebaran virus. "Guru-guru besar itu niatnya pasti baik. Apa yang mereka sampaikan pastilah didasarkan atas pertimbangan rasional. Targetnya tentu untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi," kata wakil ketua MKD DPR ini.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Virus Corona, COVID-19, Lockdown

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Tanayastri Dini Isna

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,942.14 3,901.87
British Pound GBP 1.00 18,246.26 18,063.24
China Yuan CNY 1.00 2,070.20 2,049.34
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,806.67 14,659.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,828.67 9,729.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.87 1,890.84
Dolar Singapura SGD 1.00 10,467.04 10,359.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,417.64 16,248.41
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,407.75 3,369.19
Yen Jepang JPY 100.00 13,785.19 13,645.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4716.185 74.630 692
2 Agriculture 971.797 8.596 22
3 Mining 1243.286 -3.438 49
4 Basic Industry and Chemicals 724.798 14.451 78
5 Miscellanous Industry 829.469 25.291 52
6 Consumer Goods 1817.766 -5.862 58
7 Cons., Property & Real Estate 327.509 7.548 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 861.001 -11.328 78
9 Finance 949.013 35.801 93
10 Trade & Service 603.876 4.899 172
No Code Prev Close Change %
1 MCAS 760 950 190 25.00
2 DIVA 655 815 160 24.43
3 VICO 100 124 24 24.00
4 WIIM 115 139 24 20.87
5 NELY 124 146 22 17.74
6 PALM 171 199 28 16.37
7 HDIT 450 520 70 15.56
8 KBLM 284 320 36 12.68
9 DMMX 71 80 9 12.68
10 LPKR 150 169 19 12.67
No Code Prev Close Change %
1 NIRO 143 133 -10 -6.99
2 GLVA 258 240 -18 -6.98
3 HRME 173 161 -12 -6.94
4 TRIS 260 242 -18 -6.92
5 NFCX 1,300 1,210 -90 -6.92
6 IFSH 290 270 -20 -6.90
7 MAPB 1,680 1,565 -115 -6.85
8 ALKA 440 410 -30 -6.82
9 EMTK 4,990 4,650 -340 -6.81
10 KRAH 446 416 -30 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 ICBP 8,325 8,325 0 0.00
2 BBRI 2,630 2,730 100 3.80
3 INDF 5,600 5,675 75 1.34
4 PURA 74 75 1 1.35
5 BBCA 24,825 26,475 1,650 6.65
6 TLKM 3,170 3,130 -40 -1.26
7 BMRI 4,110 4,290 180 4.38
8 BBNI 3,630 3,660 30 0.83
9 ASII 4,350 4,540 190 4.37
10 UNVR 8,200 8,025 -175 -2.13