Portal Berita Ekonomi Minggu, 07 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Biar Gak Tekor, Perbankan Harus Hati-Hati Terapkan Relaksasi Kredit

Biar Gak Tekor, Perbankan Harus Hati-Hati Terapkan Relaksasi Kredit
WE Online, Jakarta -

Presiden Jokowi memberikan arahan untuk merelaksasi kredit kepada pelaku UMKM berupa penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun guna mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat dampak Covid-19. Namun, pemerintah harus lebih cermat dalam menerapkan kebijakan ini karena arahan yang tidak tepat sasaran bisa memicu debitur "nakal" untuk memanfaatkan relaksasi kredit tersebut sehingga memberikan dampak buruk ke perbankan dan perekonomian nasional.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengatakan bahwa arahan Presiden Jokowi yang diwujudkan melalui POJK No 11/POJK.03/2020 untuk relaksasi kredit harus dicermati lebih dalam. Sebab, relaksasi kredit tersebut hanya diperuntukkan untuk pelaku usaha yang berdampak langsung terhadap daya beli yang menurun akibat penyebaran virus corona dan bukan untuk seluruh debitur.

Baca Juga: Begini Mekanisme Penundaan Cicilan Kredit, Apa Saja?

Selain hanya untuk debitur yang terdampak virus corona, Agus menekankan bahwa relaksasi ini bukan bermakna penundaan cicilan secara keseluruhan. Pasalnya, kewajiban bunga pun perlu tetap dibayar.

"Jangan ditangkap debitur bahwa mereka diperkenankan tidak membayar kewajibannya (cicilannya) karena jelas sekali bahwa sumber dana bank adalah dana masyarakat yang berupa giro, tabungan, dan deposito yang harus dibayarkan bunganya ke masyarakat," jelas Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Menurut Agus, kebijakan relaksasi berupa penundaan cicilan tersebut akan kembali pada kebijakan masing-masing bank dengan melihat profil risiko debitur. Dengan begitu, debitur tidak serta merta dapat menangguhkan cicilannya. Namun, kata dia, yang dilihat di sini adalah inisiatif baik dari bank dan debitur itu sendiri.

"Untuk bank tentu harus melihat kondisi nasabah UMKM untuk tujuan dunia usaha kalau seandainya perlu dilakukan restrukturisasi, rekondisi atau rescedule. Saya tekankan, kewajiban pembayaran bunga (debitur) harus selalu dipenuhi. Seandaikan terkait kredit sepeda motor, tetapi pinjaman itu berdampak dan di bidang usaha (ojek online) bisa ditunda cicilan pokok, tetapi kewajiban bunga harus dibayar," ucap Agus.

Senada, Ekonom Senior Indef, Aviliani, juga tak setuju jika kebijakan relaksasi kredit kepada pelaku usaha berupa penundaan pembayaran cicilan maksimal selama satu tahun yang telah disampaikan Presiden Jokowi berlaku bagi semua debitur.

Dia menyampaikan, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.03/2020 sudah jelas disebutkan bahwa restrukturisasi kredit ada mekanismenya, yaitu harus mengajukan untuk restrukturisasi dan tidak bisa otomatis begitu saja seperti isu yang beredar saat ini.

"Dicatat, ini tidak berlaku buat semua. Karena apa, kalau yang berpenghasilan tetap, itukan tidak ada masalah kecuali dia di-PHK. Pastikan dia yang di-PHK akan mengalami penurunan pendapatan. Nah, itu mungkin restrukturisasi bisa diajukan. Jadi yang perlu menunda itu orang-orang yang benar terkena dampak ekonomi yang nanti akan dilihat kembali oleh perbankan apakah layak atau tidak," tambahnya.

Relaksasi kredit tersebut hanya diperuntukkan untuk pelaku usaha yang berdampak langsung terhadap daya beli yang menurun akibat penyebaran virus corona. Namun demikian, Aviliani tetap khawatir terhadap kesehatan perbankan itu sendiri. Kekhawatirannya tersebut sejalan dengan relaksasi kredit yang diberikan yakni dengan pinjaman di bawah Rp10 miliar. Sementara sektor-sektor yang terpengaruh dampak Covid-19 sebagian besar pinjaman mereka di bawah Rp10 miliar.

Baca Juga

Tag: Virus Corona, Ekonomi Indonesia, Perbankan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Wahyu Putro A

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,774.27 3,735.72
British Pound GBP 1.00 17,840.66 17,661.74
China Yuan CNY 1.00 1,992.25 1,972.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,170.50 14,029.50
Dolar Australia AUD 1.00 9,848.50 9,749.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,828.43 1,810.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.34 10,035.41
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,050.93 15,889.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,317.06 3,277.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,990.92 12,860.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4947.782 31.078 693
2 Agriculture 1005.979 2.246 22
3 Mining 1279.030 9.869 49
4 Basic Industry and Chemicals 756.813 -4.797 78
5 Miscellanous Industry 899.382 35.666 52
6 Consumer Goods 1816.718 -5.780 58
7 Cons., Property & Real Estate 342.717 5.540 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 906.783 3.973 78
9 Finance 1031.378 8.454 93
10 Trade & Service 615.344 6.666 173
No Code Prev Close Change %
1 JAST 102 137 35 34.31
2 FOOD 85 114 29 34.12
3 MTSM 138 185 47 34.06
4 CMNP 1,500 1,875 375 25.00
5 SAPX 1,460 1,825 365 25.00
6 TECH 216 270 54 25.00
7 IMAS 520 645 125 24.04
8 TPMA 226 276 50 22.12
9 OASA 318 386 68 21.38
10 INPP 705 855 150 21.28
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 100 93 -7 -7.00
2 NATO 432 402 -30 -6.94
3 JAWA 73 68 -5 -6.85
4 INPS 2,920 2,720 -200 -6.85
5 KBLV 470 438 -32 -6.81
6 MPRO 890 830 -60 -6.74
7 TMPO 149 139 -10 -6.71
8 NIRO 150 140 -10 -6.67
9 MARI 135 126 -9 -6.67
10 INCI 394 368 -26 -6.60
No Code Prev Close Change %
1 PURA 77 74 -3 -3.90
2 BBRI 3,060 3,110 50 1.63
3 TLKM 3,300 3,230 -70 -2.12
4 PWON 414 462 48 11.59
5 BBCA 28,950 28,625 -325 -1.12
6 BBTN 975 1,055 80 8.21
7 BMRI 4,730 4,850 120 2.54
8 TOWR 1,015 1,065 50 4.93
9 PGAS 955 1,030 75 7.85
10 BBNI 4,140 4,250 110 2.66