Portal Berita Ekonomi Sabtu, 06 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:29 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,48% terhadap Yen pada level 109,67 JPY/USD.
  • 22:28 WIB. Valas - Dollar AS melemah 1,00% terhadap Poundsterling pada level 1,2723 USD/GBP.
  • 22:27 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,18% terhadap Euro pada level 1,1318 USD/EUR.
  • 22:26 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.676 USD/troy ounce.
  • 22:25 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,08 USD/barel.
  • 22:25 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 39,16 USD/barel.
  • 22:24 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka positif 3,50% pada level 27.202.
  • 22:23 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka positif 2,68% pada level 3.195.
  • 22:22 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka positif 1,89% pada level 9.797.
  • 16:11 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,30% terhadap Yuan pada level 7,08 CNY/USD.
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,74% pada level 22.863.
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 1,66% pada level 24.770.
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup menguat 1,67% pada level 2.752.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,40% pada level 2.930.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 1,43% pada level 2.181.

Darurat Sipil Jokowi Diberondong Penolakan, Kali Ini Said Didu yang Lontarkan Kekecewaan

Darurat Sipil Jokowi Diberondong Penolakan, Kali Ini Said Didu yang Lontarkan Kekecewaan
WE Online, Jakarta -

Presiden Joko Widodo berencana menerapkan kebijakan darurat sipil sebagai penegas untuk pembatasan aktivitas sosial demi meredam wabah corona (Covid-19). Namun, rencana darurat sipil ini menuai penolakan.

Salah satu suara yang kritis menolak adalah eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu. Ia heran, semestinya Jokowi selaku kepala negara bisa menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga: Respons Natalius Pigai Soal Darurat Sipil Jokowi: Gak Gitu Caranya. Gini Loh...

"Ada UU karantina wilayah yang bisa digunakan, sekarang mau gunakan UU thn 59 utk darurat sipil. Ini semua akal2an untuk: 1. Lari dari tanggung jawab utk penuhi kebutuhan rakyat krn ga ada lagi uang. 2. Lebih mengutamakan kekuasaan daripada menyelamatkan nyawa rakyat," kata Said dikutip dari akun Twitternya, Selasa (31/3/2020).

Said kembali menyuarakan kritikan karena saat ini bahaya corona mewabah dan mengancam rakyat. Seharusnya, Jokowi bisa memberikan kebijakan yang pro rakyat. Bukan dengan mengejar memakai darurat sipil

"Corona mengejar nyawa rakyatmu. Pemimpin negara yg normal membantu rakyatnya. Tapi anda malah mengejar rakyatmu dg cambuk darurat sipil. Ya Allah lindungi kami dari kedholiman ini. #tolakDaruratSipil," tulis Said.

Sebelumnya, Jokowi meminta ada kebijakan darurat sipil untuk mempertegas pembatasan aktivitas sosial demi penularan Covid-19. Pembatasan aktivitas sosial saat ini sudah masif dilakukan terutama oleh aparat keamanan. Contohnya seperti membubarkan pesta-pesta yang mengundang kehadiran massa, hingga aktivitas nongkrong di kafe.

"Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil," jelas Presiden dalam rapat kabinet terbatas, Senin (30/3/2020).

Terkait itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, pemerintah berencana menggunakan tiga UU sebagai acuan melakukan pembatasan sosial skala besar dengan disertai kebijakan darurat sipil.

Pun, ketiga UU yang digunakan pemerintah yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan Lalu, terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya yang terbit di era Presiden RI pertama Soekarno.

Darurat sipil menjadi status penanganan yang diatur dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959. Perppu itu menekankan bahwa keadaan darurat sipil adalah keadaan bahaya yang ditetapkan presiden selaku panglima tertinggi angkatan perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Said Didu, COVID-19

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Istimewa

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,774.27 3,735.72
British Pound GBP 1.00 17,840.66 17,661.74
China Yuan CNY 1.00 1,992.25 1,972.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,170.50 14,029.50
Dolar Australia AUD 1.00 9,848.50 9,749.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,828.43 1,810.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.34 10,035.41
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,050.93 15,889.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,317.06 3,277.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,990.92 12,860.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4947.782 31.078 693
2 Agriculture 1005.979 2.246 22
3 Mining 1279.030 9.869 49
4 Basic Industry and Chemicals 756.813 -4.797 78
5 Miscellanous Industry 899.382 35.666 52
6 Consumer Goods 1816.718 -5.780 58
7 Cons., Property & Real Estate 342.717 5.540 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 906.783 3.973 78
9 Finance 1031.378 8.454 93
10 Trade & Service 615.344 6.666 173
No Code Prev Close Change %
1 JAST 102 137 35 34.31
2 FOOD 85 114 29 34.12
3 MTSM 138 185 47 34.06
4 CMNP 1,500 1,875 375 25.00
5 SAPX 1,460 1,825 365 25.00
6 TECH 216 270 54 25.00
7 IMAS 520 645 125 24.04
8 TPMA 226 276 50 22.12
9 OASA 318 386 68 21.38
10 INPP 705 855 150 21.28
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 100 93 -7 -7.00
2 NATO 432 402 -30 -6.94
3 JAWA 73 68 -5 -6.85
4 INPS 2,920 2,720 -200 -6.85
5 KBLV 470 438 -32 -6.81
6 MPRO 890 830 -60 -6.74
7 TMPO 149 139 -10 -6.71
8 NIRO 150 140 -10 -6.67
9 MARI 135 126 -9 -6.67
10 INCI 394 368 -26 -6.60
No Code Prev Close Change %
1 PURA 77 74 -3 -3.90
2 BBRI 3,060 3,110 50 1.63
3 TLKM 3,300 3,230 -70 -2.12
4 PWON 414 462 48 11.59
5 BBCA 28,950 28,625 -325 -1.12
6 BBTN 975 1,055 80 8.21
7 BMRI 4,730 4,850 120 2.54
8 TOWR 1,015 1,065 50 4.93
9 PGAS 955 1,030 75 7.85
10 BBNI 4,140 4,250 110 2.66