Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:01 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,04% terhadap Yuan pada level 7,13 CNY/USD.
  • 18:00 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,06% terhadap Yen pada level 107,65 JPY/USD.
  • 17:59 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.726 USD/troy ounce.
  • 17:58 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 36,03 USD/barel.
  • 17:57 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 34,06 USD/barel.

Sampai Jumpa Lockdown, Selamat Datang Darurat Sipil!

Sampai Jumpa Lockdown, Selamat Datang Darurat Sipil!
WE Online, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menolak usulan Gubernur Anies Baswedan agar DKI Jakarta dikarantina alias lockdown untuk menghentikan laju penyebaran wabah virus corona. Seolah ingin mengukuhkan kewenangannya, pemerintah pusat malahan merencanakan satu solusi lain: darurat sipil.

Imbauan pemerintah agar masyarakat menjaga jarak dan tetap di rumah demi mencegah penularan Covid-19 dirasa tak efektif. Belasan ribu orang perantau di Jakarta mudik lebih dini dari Ibu Kota ke daerah-daerah di Jawa telah meningkatkan risiko kejangkitan dan mengacaukan upaya memutus rantai penularan.

Baca Juga: DPD Teriakkan Darurat Sipil Berlebihan: Gunakan Anggaran Ibu Kota Atasi Corona!

Anjuran belaka tak akan didengar. Pemerintah merasa perlu membuat aturan yang lebih tegas dan kuat untuk mencegah pergerakan orang, di antaranya pembatasan sosial berskala besar. Kalau perlu juga diperkuat lagi dengan kebijakan darurat sipil. Kebijakan itu semacam senjata pamungkas, sebagaimana ditulis Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, "Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil."

Kenapa harus darurat sipil?

Jokowi sedari awal sudah memancangkan tekad untuk tidak memberlakukan lockdown atau karantina wilayah atau apa pun istilahnya. Dia bahkan menegaskan, sesuai amanat undang-undang, lockdown atau tidak adalah sepenuhnya kewenangan presiden, bukan pemerintah daerah.

Risiko lockdown tidak kecil meski kemungkinannya lebih buruk jika tidak ada kebijakan yang tegas serupa itu: wabah corona akan makin tak terkendali dan korban terus berjatuhan. Namun, lockdown juga bukan satu-satunya solusi yang sudah teruji jitu diterapkan di semua wilayah/negara.

Lockdown di Italia, Prancis, Denmark, dan belakangan India, malah menimbulkan bencana baru, alih-alih membereskan masalah ala sapu jagat. "Pemerintah tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak baru," kata Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Karena alasan itulah, pemerintah tak mau ceroboh dan terjebak dalam kekacauan. Disusunlah skema pengendalian, yakni menggunakan Undang-Undang tentang Bencana, Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Dalam undang-undang yang terakhir terletak serangkaian peraturan yang  memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan status darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang.

Di undang-undang yang diterbitkan tahun 1959 oleh presiden Soekarno itu ditegaskan bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat. Presiden dapat mengumumkan darurat sipil kalau terjadi situasi-situasi amat genting, sebagaimana disebut dalam Pasal 1, "… sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa" atau “"ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara."

Masalahnya, penetapan darurat sipil sebagaimana disebut dalam Perppu itu kalau situasinya karena "kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam", sedangkan wabah Covid-19 terkategori bencana nonalam. Hukuman atas pelanggaran status Darurat Sipil dalam Perppu itu juga tergolong ringan, yakni pidana penjara selama sembilan bulan atau denda Rp20.000. Bandingkan dengan ancaman hukuman atas pelanggaran serupa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, yakni pidana penjara selama satu tahun atau denda Rp100 juta.

Lari dari tanggung jawab

Rencana itu segera menuai badai kritik karena dianggap akan mengindarkan pemerintah dari tanggung jawab terhadap warga negaranya. Sebab, jika Darurat Sipil diberlakukan, pemerintah tidak bertanggung jawab atas kebutuhan dasar masyarakat.

Berbeda dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang disebutkan dengan terang, "selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat."

Penerapan Darurat Sipil, menurut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, juga bertentangan dengan asas hukum lex specialis derogat legi generalis, yakni hukum yang khusus dapat mengenyampingkan hukum yang umum. Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan lebih khusus membahas tentang kesehatan dan lebih sesuai dengan bencana yang dihadapi sekarang dibandingkan dengan Perppu Penetapan Keadaan Bahaya.

Jokowi memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Artinya, yang menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat ialah Menteri Kesehatan dan berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 serta kepala daerah. Jadi, bukan ditentukan oleh presiden, sebagaimana kalau berlaku Darurat Sipil.

Namun, pilihan Darurat Sipil bukan berarti sama sekali diabaikan. Pemerintah bisa saja memberlakukan kebijakan itu kalau, misalnya, pembatasan sosial berskala besar dan bahkan karantina wilayah tetap tak efektif menghentikan laju penularan corona. "Darurat sipil kami siapkan apabila terjadi keadaan yang abnormal," kata Jokowi, "sehingga perangkat itu juga harus disiapkan."

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Joko Widodo (Jokowi), COVID-19, Lockdown, Darurat Sipil

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.00 3,910.65
British Pound GBP 1.00 18,129.25 17,941.51
China Yuan CNY 1.00 2,082.33 2,061.41
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,847.87 14,700.13
Dolar Australia AUD 1.00 9,743.17 9,643.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.16 1,896.03
Dolar Singapura SGD 1.00 10,437.87 10,332.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,200.51 16,037.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,404.69 3,366.96
Yen Jepang JPY 100.00 13,767.15 13,627.64
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4626.799 80.847 692
2 Agriculture 962.303 -5.448 22
3 Mining 1255.099 16.003 49
4 Basic Industry and Chemicals 700.086 19.036 78
5 Miscellanous Industry 801.515 49.211 52
6 Consumer Goods 1833.764 11.999 58
7 Cons., Property & Real Estate 319.343 -0.308 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 879.965 19.595 78
9 Finance 905.095 18.290 93
10 Trade & Service 593.053 5.938 172
No Code Prev Close Change %
1 MDLN 50 67 17 34.00
2 LPLI 57 70 13 22.81
3 ETWA 50 60 10 20.00
4 LAND 260 300 40 15.38
5 KOBX 85 95 10 11.76
6 WEHA 78 87 9 11.54
7 TRIS 234 260 26 11.11
8 TKIM 4,030 4,470 440 10.92
9 BUVA 55 61 6 10.91
10 ADMG 83 92 9 10.84
No Code Prev Close Change %
1 HRME 200 186 -14 -7.00
2 PSDN 129 120 -9 -6.98
3 PEGE 172 160 -12 -6.98
4 STTP 10,100 9,400 -700 -6.93
5 REAL 58 54 -4 -6.90
6 POLL 8,725 8,125 -600 -6.88
7 INOV 320 298 -22 -6.88
8 AKPI 408 380 -28 -6.86
9 MYOH 1,025 955 -70 -6.83
10 JAST 132 123 -9 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,480 2,520 40 1.61
2 BBCA 23,825 24,850 1,025 4.30
3 PURA 83 79 -4 -4.82
4 ASII 3,970 4,330 360 9.07
5 TOWR 920 930 10 1.09
6 TLKM 3,180 3,250 70 2.20
7 IPTV 386 382 -4 -1.04
8 BMRI 4,070 4,100 30 0.74
9 MDLN 50 67 17 34.00
10 PGAS 830 890 60 7.23