Portal Berita Ekonomi Minggu, 07 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Kemarin Gembar-gemborkan Darurat Sipil, Eh Mahfud Bilang...

Kemarin Gembar-gemborkan Darurat Sipil, Eh Mahfud Bilang...
WE Online, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan, pemerintah tidak ada rencana sama sekali untuk memberlakukan Darurat Sipil dalam konteks penanganan Covid-19 saat ini. Peraturan itu baru akan diberlakukan jika memang situasi dan keadaan di tengah masyarakat makin memburuk.

"Pemerintah juga sama sekali tidak merencanakan untuk memberlakukan Darurat Sipil dalam konteks Covid-19," ujar Mahfud, Rabu (1/4/2020).

Baca Juga: Sampai Jumpa Lockdown, Selamat Datang Darurat Sipil!

Mahfud menjelaskan, ketentuan Darurat Sipil itu terdapat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 tahun 1959. Di dalam peraturan tersebut disebutkan, pemerintah dapat menyatakan negara dalam status darurat sipil.

"Peraturan itu sudah stand by, tapi hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan. Kalau keadaan ini menghendaki Darurat Sipil, baru itu diberlakukan," jelas dia.

Menurutnya, untuk penanganan Covid-19 saat ini hal tersebut tidak diperlukan. Kecuali, kata dia, situasi dan keadaan makin memburuk hingga di level amat buruk dan aturan tersebut diperlukan untuk diberlakukan, maka barulah akan digunakan.

"Kecuali perkembangan keadaan menjadi lebih sangat buruk dan menghendaki itu. Baru itu nanti dihidupkan, digunakan karena memang UU itu sudah hidup sejak tahun 59 sampai sekarang," tutur dia.

Di sisi lain, Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, menilai pasal-pasal di dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959 yang mengatur Darurat Sipil tak relevan dengan situasi saat ini. Pengaturannya hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam jiwa setiap orang.

"Tidak relevan dengan upaya untuk melawan merebaknya wabah virus corona. Pengaturannya hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam jiwa setiap orang," jelas Yusril beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan, satu-satunya pasal yang relevan dalam Perppu tersebut dalam situasi saat ini ialah pasal yang berkaitan dengan kewenangan Penguasa Darurat Sipil untuk membatasi orang ke luar rumah. Ketentuan-ketentuan lain hanya relevan dengan situasi pemberontakan dan kerusuhan, seperti melakukan razia dan penggeledahan.

"Begitu juga pembatasan penggunaan alat-alat komunikasi yang biasa digunakan sebagai alat untuk propaganda kerusuhan dan pemberontakan juga tidak relevan," terangnya.

Yusril juga menyebutkan, di dalam Perppu tersebut, keramaian-keramaian masih diperbolehkan sepanjang memiliki izin dari Penguasa Darurat Sipil. Bahkan, terdapat pasal yang kontraproduktif karena Penguasa Darurat Sipil tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan, termasuk pengajian.

"Penguasa Darurat tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan termasuk pengajian-pengajian. Aturan-aturan seperti ini tidak relevan untuk menghadapi wabah corona," jelas dia.

Selain itu, Yusril menyampaikan, Darurat Sipil terkesan represif. Dalam situasi tersebut, militer memainkan peran yang sangat penting untuk mengendalikan keadaan. Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini ialah ketegasan dan persiapan matang dalam melawan wabah untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Karena itu, pemerintah harus berpikir ulang dalam mewacanakan Darurat Sipil.

"Keadaan memang sulit, tapi kita, terutama para pemimpin jangan sampai kehilangan kejernihan berpikir menghadapi situasi. Tetaplah tegar dan jernih dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah serta tindakan," katanya.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: Darurat Sipil, Mahfud MD, COVID-19, Yusril Ihza Mahendra

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Rosa Panggabean

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,774.27 3,735.72
British Pound GBP 1.00 17,840.66 17,661.74
China Yuan CNY 1.00 1,992.25 1,972.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,170.50 14,029.50
Dolar Australia AUD 1.00 9,848.50 9,749.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,828.43 1,810.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.34 10,035.41
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,050.93 15,889.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,317.06 3,277.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,990.92 12,860.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4947.782 31.078 693
2 Agriculture 1005.979 2.246 22
3 Mining 1279.030 9.869 49
4 Basic Industry and Chemicals 756.813 -4.797 78
5 Miscellanous Industry 899.382 35.666 52
6 Consumer Goods 1816.718 -5.780 58
7 Cons., Property & Real Estate 342.717 5.540 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 906.783 3.973 78
9 Finance 1031.378 8.454 93
10 Trade & Service 615.344 6.666 173
No Code Prev Close Change %
1 JAST 102 137 35 34.31
2 FOOD 85 114 29 34.12
3 MTSM 138 185 47 34.06
4 CMNP 1,500 1,875 375 25.00
5 SAPX 1,460 1,825 365 25.00
6 TECH 216 270 54 25.00
7 IMAS 520 645 125 24.04
8 TPMA 226 276 50 22.12
9 OASA 318 386 68 21.38
10 INPP 705 855 150 21.28
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 100 93 -7 -7.00
2 NATO 432 402 -30 -6.94
3 JAWA 73 68 -5 -6.85
4 INPS 2,920 2,720 -200 -6.85
5 KBLV 470 438 -32 -6.81
6 MPRO 890 830 -60 -6.74
7 TMPO 149 139 -10 -6.71
8 NIRO 150 140 -10 -6.67
9 MARI 135 126 -9 -6.67
10 INCI 394 368 -26 -6.60
No Code Prev Close Change %
1 PURA 77 74 -3 -3.90
2 BBRI 3,060 3,110 50 1.63
3 TLKM 3,300 3,230 -70 -2.12
4 PWON 414 462 48 11.59
5 BBCA 28,950 28,625 -325 -1.12
6 BBTN 975 1,055 80 8.21
7 BMRI 4,730 4,850 120 2.54
8 TOWR 1,015 1,065 50 4.93
9 PGAS 955 1,030 75 7.85
10 BBNI 4,140 4,250 110 2.66