PKS Ingatkan Warisan Gagasan Natsir untuk Hadapi Wabah Corona

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah merebaknya covid-19 Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengingatkan momentum persatuan nasional kembalinya Indonesia ke pangkuan NKRI. Momentum itu berkat upaya besar yang dilakukan M. Natsir yang kemudian dikenal dengan Mosi Integral M. Natsir pada tanggal 3 April 1950.

Baca Juga: Jazuli Juwaini : Darurat! Pemerintah Harus Tanggapi Serius Ultimatum PB IDI

"Biasanya setiap tanggal 3 April, Fraksi PKS rutin menggelar acara diskusi kepahlawanan memperingati mosi kembalinya Indonesia ke pangkuan NKRI yang dicetuskan oleh Ketua Fraksi Partai Masyumi M. Natsir lalu dikenal sebagai Mosi Integral M. Natsir," ungkap Jazuli.

Tetapi kali ini, kata Anggota Komisi I DPR, karena wabah corona kita tidak bisa leluasa mengadakan acara, akan tetapi momentumnya justru semakin terasa bahwa menghadapi situasi sekarang kita perlu persatuan nasional seluruh bangsa dan negara sebagai NKRI. Fraksi PKS sendiri dalam rangka memperingati Hari Mosi Integral M. Natsir melakukan Rapat Pleno Fraksi membahas persoalan-persoalan  yang sekarang sedang dihadapi rakyat.

Jazuli mengajak dan mengusulkan DPR untuk tetap memperingati Mosi Integral M. Natsir 3 April karena mosi itu lahir dari Parlemen ini karena M. Natsir sendiri adalah Ketua Fraksi Partai Masyumi saat itu. Lebih lanjut, Fraksi PKS DPR mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menjadikan 3 April sebagai "Hari NKRI". Di saat negara dalam keadaan darurat seperti sekarang spirit NKRI harus semakin kuat dalam menghadapi covid-19.

"Kita justru merasakan sebagai sebuah bangsa pentingnya menjaga persatuan, gotong royong, saling menguatkan dalam menghadapi covid-19. Kita minta pemerintah pusat dan daerah semakin kompak dan sinergis dalam menangani covid-19 karena di situ makna NKRI," tegas Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini meminta pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat. Jaga kekompakan, jangan pertontonkan ego pusat-daerah, kebijakan jangan tumpang tindih dan saling kontra.

Prioritaskan rakyat, status kedaruratan kesehatan masyarakat yang sudah ditetapkan secara nasional harus diikuti upaya serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk memproteksi rakyat dari wabah covid 19 dengan protokol yang jelas dan mengatasi dampaknya secara ekonomi dengan kebijakan yang konkrit bantuan langsung kebutuhan pokok rakyat yang terdampak.

"Pemerintah pusat dan daerah harus kompak, jangan kedepankan ego, jangan tumpang tindih dan saling kontra, terima masukan dari mana pun datangnya untuk menyelamatkan rakyat dalam menangani covid-19 ini, dan yang terpenting negara hadir memenuhi kebutuhan pokok rakyat yang sekarang sedang sulit," pungkas Jazuli.

Pemerintah, lanjut Jazuli, sudah menggulirkan program jaring pengaman sosial. Meski kita kritisi sangat kurang, tapi kita minta program itu konkrit di lapangan, data penerima harus akurat sehingga tepat sasaran, mudah dan cepat diakses, serta mudah dicairkan untuk membeli kebutuhan pokok (sembako) oleh rakyat yang terdampak terutama para pekerja informal dan harian yang putus penghasilnnya.