Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Antisipasi Gelombang PHK, Pemerintah Tolong Dengarkan Saran Indef

Antisipasi Gelombang PHK, Pemerintah Tolong Dengarkan Saran Indef Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Antisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona (Covid-19) harus dilakukan. Selain insentif fiskal cicilan kredit, juga harus dalam bentuk universal basic income berupa cash transfer (bantuan langsung tunai).

Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, kondisi saat ini telah membuat banyak pekerja informal kehilangan pekerjaan. Hal itu memicu turunnya konsumsi domestik karena menurunnya daya beli masyarakat.

Pemberian bantuan langsung tunai (cash transfer) akan membuat daya beli masyarakat tetap tinggi. Bantuan langsung tunai diberikan bukan per kepala keluarga, tapi per kepala karena pendapatan yang hilang selama tidak bekerja harus segera diganti.

Baca Juga: Gawat, Kalau Seperti Ini PHK Massal Tinggal Tunggu Waktu

Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka dampaknya akan lebih luas. Turunnya konsumsi domestik akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Bhima mengungkapkan, berdasarkan data 2019, setiap 1% pertumbuhan ekonomi menyerap 498 ribu tenaga kerja baru. Di tahun lalu pertumbuhan ekonomi 5,02% dan penduduk bekerja 2,5 juta orang. Dengan asumsi yang sama, maka pertumbuhan ekonomi 0% akan membuat serapan tenaga kerja bisa berkurang 2,5 juta orang.

"Hal itu membuat angka pengangguran bisa naik dari 5,28% menjadi 7,1%," ungkap Bhima.

Di Bali per Agustus 2019 ada 318.711 orang pekerja di sektor hotel dan restoran. Di Lombok ada 101.000 orang. Total pekerja hotel dan restoran di Bali-Lombok mencapai 420 ribu orang. Upah minimum provinsi (UMP) Bali dan Lombok rata-rata Rp2,5 juta.

Baca Juga: Demokrat: Makin Terlihat Jokowi Lebih Mementingkan Ekonomi daripada Selamatkan Rakyat!

"Kalau asumsi 80% dari UMP jadi Rp2 juta. Itu nanggung semua 420 ribu orang, jadinya Rp840 miliar. Ditanggung bersama APBN (dana transfer daerah) dan APBD kan cukup," ujar Bhima.

Jadi menurut Bhima, pemberian bantuan langsung tunai tidak hanya menyelamatkan sektor manufaktur, tapi juga akan menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran.

Untuk pelaku industri sendiri, dibutuhkan insentif berupa diskon listrik dan internet gratis untuk hotel dan restoran agar tetap bisa bertahan di tengah kondisi yang sulit ini.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Agus Aryanto
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: