Portal Berita Ekonomi Jum'at, 29 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:01 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,07% di akhir sesi I.
  • 08:22 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,02% terhadap Euro pada level 1,1075 USD/EUR.
  • 08:21 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,20% terhadap Yen pada level 107,44 JPY/USD.
  • 08:19 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup negatif 0,21% pada level 3.029.
  • 08:18 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup negatif 0,58% pada level 25.400.
  • 08:18 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup negatif 0,46% pada level 9.368.
  • 08:17 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.713 USD/troy ounce.
  • 08:16 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 34,93 USD/barel.
  • 08:15 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 33,25 USD/barel.

Tenaga Ahli Stunting Dipecat, Kuasa Hukum: PHK Juga Punya Etika

Tenaga Ahli Stunting Dipecat, Kuasa Hukum: PHK Juga Punya Etika
WE Online, Bandung -

Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dinilai terlalu arogan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah tenaga ahli stunting di Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK). Apalagi PHK tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan situasi Indonesia saat ini yang tengah dirudung pandemi Covid-19. 

“Setwapres terkesan arogan karena tidak mengindahkan apa yang tertera di undang-undang ketenagakerjaan,” ungkap Kuasa Hukum Tenaga Ahli, Muhammad Ridho SH dalam keterangan resminya, Sabtu (4/4/2020).

Baca Juga: Ngataian Luhut Lebih Berbahaya dari Corona, Kemenko Marves Bakal Seret Faisal Basri ke Jalur Hukum?

Baca Juga: Jokowi Nge-Vlog Contohkan Cuci Tangan Cegah Corona

Ridho menilai, sikap arogansi tersebut terlihat dari cara Setwapres memecat para tenaga ahli tanpa didahului surat peringatan pertama, kedua, maupun ketiga. Para Tenaga Ahli oleh PT LPPSLH atas perintah Setwapres dipanggil dan diminta mengundurkan diri, namun permintaan tersebut ditolak hingga keluarlah surat pemecatan.

Padahal, lanjut Ridho, dalam UU Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 tertera sangat jelas bahwa pemutusan hubungan kerja, dilakukan setelah pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Apalagi, para tenaga ahli tersebut dalam kontrak kerja tertulis sebagai tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

Ridho menyebutkan, dalam UU Ketenagakerjaan juga mengisyaratkan bahwa mereka harus bekerja sampai dengan selesai kontrak. Para tenaga ahli tersebut dikontrak sejak Juni 2019 dan baru akan berakhir pada Desember 2021.

“Nah, dalam ketentuan tersebut juga jelas bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja,” jelasnya. 

Sebelumnya, Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Abdul Muis  mengatakan bahwa pemecatan terhadap para tenaga ahli tersebut akibat hasil evaluasi kinerja yang dianggap kurang memuaskan. 

Muis menyebutkan bahwa para Tenaga Ahli tersebut bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN), namun sengaja direkrut untuk melaksanakan program hibah yang diterima Pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan program percepatan pencegahan stunting.

“Salah satu target kinerja yang dipersyaratkan adalah kemampuan tenaga ahli untuk menyusun konsep program yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya.

Menanggapi itu, Ridho mengungkapkan, patokan mereka hanyalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perihal, evaluasi kinerja, merupakan konsekuensi logis dalam sebuah pekerjaan.

“Kami tidak mempersoalkan tentang evaluasi kinerja meskipun saat diminta lebih jauh Setwapres tidak mampu menunjukan pedoman evaluasi kinerja yang dimaksud. Rule of game dalam bekerja juga tidak jelas. Yang kami persoalkan adalah etika dalam proses PHK tersebut. Inilah yang dilanggar Setwapres,” tegasnya.

Ridho menegaskan pihaknya tetap akan menuntut keadilan atas kasus PHK sepihak yang dilakukan Setwapres ini. Terlebih ada dugaan kasus lain yaitu pelanggaran Pasal 263 KUHP Ayat 1 dan 2 berupa pemalsuan dokumen milik tenaga ahli oleh juru bayar Setwapres, PT LPPSLH.

“Betul mereka bukan ASN, tapi apakah karena mereka bukan ASN lantas mereka bisa diperlakukan seperti itu ? Arogan sekali. Setwapres ini adalah lembaga negara, pemerintah. Sudah pasti ini menjadi preseden buruk bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia,” pungkasnya.

Baca Juga

Tag: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Stunting

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: TP2AK Setwapres

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.77 3,911.41
British Pound GBP 1.00 18,207.72 18,022.14
China Yuan CNY 1.00 2,071.84 2,051.05
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,842.85 14,695.16
Dolar Australia AUD 1.00 9,831.90 9,732.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,914.56 1,895.49
Dolar Singapura SGD 1.00 10,465.24 10,357.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,359.79 16,191.13
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,411.37 3,372.77
Yen Jepang JPY 100.00 13,763.77 13,625.55
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4716.185 74.630 692
2 Agriculture 971.797 8.596 22
3 Mining 1243.286 -3.438 49
4 Basic Industry and Chemicals 724.798 14.451 78
5 Miscellanous Industry 829.469 25.291 52
6 Consumer Goods 1817.766 -5.862 58
7 Cons., Property & Real Estate 327.509 7.548 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 861.001 -11.328 78
9 Finance 949.013 35.801 93
10 Trade & Service 603.876 4.899 172
No Code Prev Close Change %
1 MCAS 760 950 190 25.00
2 DIVA 655 815 160 24.43
3 VICO 100 124 24 24.00
4 WIIM 115 139 24 20.87
5 NELY 124 146 22 17.74
6 PALM 171 199 28 16.37
7 HDIT 450 520 70 15.56
8 KBLM 284 320 36 12.68
9 DMMX 71 80 9 12.68
10 LPKR 150 169 19 12.67
No Code Prev Close Change %
1 NIRO 143 133 -10 -6.99
2 GLVA 258 240 -18 -6.98
3 HRME 173 161 -12 -6.94
4 TRIS 260 242 -18 -6.92
5 NFCX 1,300 1,210 -90 -6.92
6 IFSH 290 270 -20 -6.90
7 MAPB 1,680 1,565 -115 -6.85
8 ALKA 440 410 -30 -6.82
9 EMTK 4,990 4,650 -340 -6.81
10 KRAH 446 416 -30 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 ICBP 8,325 8,325 0 0.00
2 BBRI 2,630 2,730 100 3.80
3 INDF 5,600 5,675 75 1.34
4 PURA 74 75 1 1.35
5 BBCA 24,825 26,475 1,650 6.65
6 TLKM 3,170 3,130 -40 -1.26
7 BMRI 4,110 4,290 180 4.38
8 BBNI 3,630 3,660 30 0.83
9 ASII 4,350 4,540 190 4.37
10 UNVR 8,200 8,025 -175 -2.13