Portal Berita Ekonomi Jum'at, 05 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:47 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,13% terhadap Yen pada level 109,04 JPY/USD.
  • 22:46 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,15% terhadap Poundsterling pada level 1,2594 USD/GBP.
  • 22:45 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,77% terhadap Euro pada level 1,1319 USD/EUR.
  • 22:43 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.712 USD/troy ounce.
  • 22:43 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 39,33 USD/barel.
  • 22:42 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 36,50 USD/barel.
  • 22:41 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka negatif 0,22% pada level 3.155.
  • 22:40 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka positif 0,03% pada level 26.278.
  • 22:39 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka negatif 0,44% pada level 9.640.
  • 17:09 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,11% terhadap Yuan pada level 7,12 CNY/USD.
  • 17:04 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 0,44% pada level 6.354.
  • 17:03 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 0,17% pada level 24.366.
  • 17:02 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,25% pada level 2.707.
  • 17:01 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,36% pada level 22.695.
  • 17:00 WIB. Bursa Indeks Shanghai ditutup negatif 0,14% pada level 2.919.

Tragis, Corona Bikin Puluhan Ribu Buruh Kena PHK di Wilayah Kekuasaan Bang Anies

Tragis, Corona Bikin Puluhan Ribu Buruh Kena PHK di Wilayah Kekuasaan Bang Anies
WE Online, Jakarta -

Di tengah wabah virus corona yang melanda Indonesia, khususnya di Jakarta membuat 16.065 buruh harus menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data tersebut diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta yang telah membuka pendataan bagi pekerja yang mengalami PHK atau dirumahkan tapi tidak menerima upah.

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, sebanyak 11.104 perusahaan dan 88.835 buruh terkena imbas dari wabah Covid-19. Dengan rincian 72.770 pekerja dirumahkan dan 16.065 pekerja di PHK.

"Pendataan dilakukan melaluibit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19, atau unduhform di bit.ly/formulirkartupekerja lalu kirim ke disnakertrans@jakarta.go.id. Kami akan terus membuka pendataan sampai hari ini atau 4 April 2020 pukul 24.00 WIB," ujar Andri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/4/2020).

Baca Juga: Gawat, Kalau Seperti Ini PHK Massal Tinggal Tunggu Waktu

Andri menegaskan, berdasarkan data yang telah dihimpun Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Pelaporan ini bertujuan untuk mempercepat kebijakan percepatan dan perluasan implementasi Program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak menerima upah. "Bagi para pekerja/buruh yang terdampak bisa mengisi data lengkap dan valid agar bisa dibantu," kata Andri. 

Selain itu, pemecatan terhadap sejumlah tenaga ahli stunting di Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) dinilai terlalu arogan. Apalagi PHK tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan situasi Indonesia saat ini yang tengah dirudung pandemi Covid-19.

“Setwapres terkesan arogan karena tidak mengindahkan apa yang tertera di undang-undang ketenagakerjaan,” ungkap Kuasa Hukum Tenaga Ahli, Muhammad Ridho di Jakarta, Sabtu (4/4/2020).

Baca Juga: Antisipasi Gelombang PHK, Pemerintah Tolong Dengarkan Saran Indef

Ridho mengatakan, sikap arogansi tersebut terlihat dari cara Setwapres memecat para tenaga ahli tanpa didahului surat peringatan pertama, kedua, maupun ketiga. Para Tenaga Ahli oleh PT LPPSLH atas perintah Setwapres dipanggil dan diminta mengundurkan diri, namun permintaan tersebut ditolak hingga keluarlah surat pemecatan.

Padahal, lanjut Ridho, dalam UU Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 tertera sangat jelas bahwa pemutusan hubungan kerja, dilakukan setelah pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Apalagi, tambah Ridho, para tenaga ahli tersebut dalam kontrak kerja tertulis sebagai tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dan, dalam UU Ketenagakerjaan juga mengisyaratkan bahwa mereka harus bekerja sampai dengan selesai kontrak. Para tenaga ahli tersebut dikontrak sejak Juni 2019 dan baru akan berakhir pada Desember 2021.

“Nah, dalam ketentuan tersebut juga jelas bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Abdul Muis dalam siaran persnya mengatakan, pemecatan terhadap para tenaga ahli tersebut hasil evaluasi kinerja yang dianggap kurang memuaskan. Muis menyebutkan, para Tenaga Ahli tersebut bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN), namun sengaja direkrut untuk melaksanakan program hibah yang diterima Pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan program percepatan pencegahan stunting. “Salah satu target kinerja yang dipersyaratkan adalah kemampuan tenaga ahli untuk menyusun konsep program yang menjadi tanggung jawabnya,” kata Muis.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Anies Baswedan, Virus Corona

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/M Agung Rajasa

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,792.68 3,753.94
British Pound GBP 1.00 17,847.46 17,668.46
China Yuan CNY 1.00 1,997.28 1,977.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,235.83 14,094.18
Dolar Australia AUD 1.00 9,818.45 9,717.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,836.79 1,818.49
Dolar Singapura SGD 1.00 10,167.72 10,060.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,974.02 15,809.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,336.26 3,296.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,072.39 12,938.75
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4916.704 -24.302 693
2 Agriculture 1003.733 6.008 22
3 Mining 1269.161 -12.889 49
4 Basic Industry and Chemicals 761.610 -6.134 78
5 Miscellanous Industry 863.716 -13.173 52
6 Consumer Goods 1822.498 -15.789 58
7 Cons., Property & Real Estate 337.177 4.167 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 902.810 2.821 78
9 Finance 1022.924 -4.415 93
10 Trade & Service 608.678 -5.629 173
No Code Prev Close Change %
1 TECH 160 216 56 35.00
2 KBLV 382 470 88 23.04
3 NOBU 635 770 135 21.26
4 MASA 372 450 78 20.97
5 BOLT 665 800 135 20.30
6 BRNA 1,000 1,200 200 20.00
7 ASRM 1,685 1,985 300 17.80
8 MLPT 705 820 115 16.31
9 POLU 700 800 100 14.29
10 ZINC 148 168 20 13.51
No Code Prev Close Change %
1 DIVA 1,145 1,065 -80 -6.99
2 VICO 101 94 -7 -6.93
3 BYAN 14,450 13,450 -1,000 -6.92
4 KBLM 318 296 -22 -6.92
5 BIKA 188 175 -13 -6.91
6 NATO 464 432 -32 -6.90
7 NICK 348 324 -24 -6.90
8 SINI 725 675 -50 -6.90
9 GTBO 87 81 -6 -6.90
10 HRME 131 122 -9 -6.87
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,100 3,060 -40 -1.29
2 PURA 75 77 2 2.67
3 BBCA 28,900 28,950 50 0.17
4 PGAS 970 955 -15 -1.55
5 TLKM 3,290 3,300 10 0.30
6 BBTN 1,010 975 -35 -3.47
7 WSKT 665 705 40 6.02
8 BMRI 4,860 4,730 -130 -2.67
9 BBNI 4,130 4,140 10 0.24
10 TKIM 4,750 4,850 100 2.11