Kredit Foto: Sindonews
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mencatat kontradiktifnya komunikasi publik di jajaran pemerintahan terkait penanganan wabah virus corona (Covid-19). Hal itu terjadi mulai dari isu atau kasus lokal sampai yang nasional.
"Kasus lokal, misalnya, soal kedatangan TKA di Kendari Sultra beberapa waktu lalu, di mana penjelasan Kapolda Sultra, Ditjen Imigrasi, Stafsus Menaker dan bahkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan yang tak sinkron satu dengan lainnya," kata Arsul saat pada wartawan, Sabtu 4 April 2020.
Arsul, yang juga Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat, mencontohkan hal lainnya soal mudik, di mana keterangan Juru Bicara Presiden diralat Menteri Sekretaris Negara. Terakhir, soal asimilasi atau pembebasan bersyarat narapidana kasus korupsi.
"Ketika Menkumham merespons sorotan anggota Komisi III DPR tentang potensi terjadinya diskriminasi terhadap napi tertentu jika asimilasi napi dimaksud tak mencakup napi kasus korupsi, maka Stafsus Presiden Dini Purwono menyampaikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Menkumham terkait PP nomor 99 Tahun 2012," kata Arsul.
Baca Juga: Jokowi Jangan Pikirin Ekonomi Mulu, PKS: Lebih Penting Keselamatan Nyawa Warga Kita Pak!
PPP menyampaikan daftarnya panjang bila soal kontradiksinya pernyataan pejabat-pejabat Pemerintahan ini mau dikemukakan. Para pejabat pemerintahan seperti sedang mempertontonkan pada publik tentang tak adanya koordinasi dan standar komunikasi publik di lingkungan pemerintahan.
Menurut Arsul, ruang komunikasi publik pemerintahan seperti ini memprihatinkan dan harus dibenahi ke depan untuk menjaga kewibawaan pemerintahan. Arsul meminta agar para pejabat pemerintahan kita mencontoh Singapura. Dia melihat mulai dari Perdana Menteri (PM) BG Lee, para menterinya sampai pejabat teknisnya bicara dalam satu irama yang tak saling tabrakan, khususnya dalam situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ini.
"PM Lee Hsien Loong dari Singapura sebagai pemimpin pemerintahan bicara hal-hal yang terkait dengan kebijakan umum pemerintahannya, kemudian penjabaran lebih lanjut disampaikan menteri dan soal-soal teknis disampaikan oleh pejabat di bawah menteri. Sementara di kita soal sejumlah TKA China mendarat di Kendari saja kok yang bicara Menko Maritim dan Investasi, LBP," kata Arsul.
Baca Juga: Presiden PKS ke Jokowi: Pak, Jangan Dengar Penjilat Seperti....
PPP melihat jika Presiden tidak membenahi serius komunikasi publik jajaran pemerintahan maka tingkat kepercayaan masyarakat semakin turun. Apalagi soal ini dimanfaatkan betul oleh kelompok-kelompok masyarakat yang dari awal memang sudah anti pemerintahan saat ini atau belum bisa move on dari Pilpres 2019.
"Usulan konkret PPP adalah terkait situasi akibat wabah CoVid-19 ini, karena bukan hanya masalah kesehatan saja, maka Presiden perlu menunjuk Acting Chief of Information Officer (CIO)," katanya.
Arsul berharap CIO bisa mengimplementasikan program komunikasi yang mengarah pada confidence building (membangun kepercayaan) dan bukan sekedar to inform (memberi informasi). "Di bawah CIO ada beberapa orang jubir yang meng-handle empat sektor sesuai dengan alokasi anggaran stimulus yang berjumlah Rp405,1 Triliun itu," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
