Portal Berita Ekonomi Minggu, 07 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:58 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 2,06% pada level 9.814.
  • 10:57 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 3,15% pada level 27.110.
  • 10:56 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 2,64% pada level 3.193.
  • 10:55 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.685 USD/troy ounce.
  • 10:54 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,30 USD/barel.
  • 10:53 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 39,55 USD/barel.

Ketua Gugus Tugas Corona Bilang Jakarta Hanya Lakukan Pembatasan Bukan Pelarangan

Ketua Gugus Tugas Corona Bilang Jakarta Hanya Lakukan Pembatasan Bukan Pelarangan
WE Online, Jakarta -

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman memberikan sinyal bahwa DKI Jakarta bakal segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Sinyal tersebut diperkuat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo.

Baca Juga: Anies Ajukan Status PSBB ke Kemenkes, Ombudsman Beri Dukungan

Doni memastikan bahwa operasional kendaraan dari dan keluar Jabodetabek tidak dilarang ketika PSBB benar-benar diterapkan.

“Pembatasan saja. Bukan pelarangan,” kata Doni, belum lama ini.

PSBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan Kesehatan. Presiden Joko Widodo selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, menyusul penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Menindaklanjuti PP tersebut, Terawan akhirnya menerbitkan Permenkes yang mengatur teknis PSBB. Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 ditandatangani pada Jumat 3 April 2020.

“Bahwa dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan PSBB,” bunyi konsideran menimbang dalam Permenkes tersebut.  

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan, Menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/wali kota. Adapun Pasal 3 Ayat (2) menyatakan, permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengaku telah berkirim surat kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto agar PSBB dapat diterapkan di DKI Jakarta. Langkah Anies mengingat Jakarta saat ini menjadi episentrum penyebaran Covid-19.

"Awal pekan kemarin, saya mengirimkan surat kepada Bapak Presiden, mengusulkan agar dilakukan karantina wilayah. Kemudian kami mendengar ada keputusan PSBB, jadi sekarang langkah kami ke depan adalah melaksanakan sesuai PP 21," ucap Anies saat berdiskusi melalui teleconference dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kamis 2 April 2020.

Untuk diketahui, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Implementasi PSBB antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan moda transportasi.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Baca Juga

Tag: Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Anies Baswedan, COVID-19, COVID-19, Virus Corona, Virus 2019-nCoV

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Muhammad Syahrianto

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,774.27 3,735.72
British Pound GBP 1.00 17,840.66 17,661.74
China Yuan CNY 1.00 1,992.25 1,972.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,170.50 14,029.50
Dolar Australia AUD 1.00 9,848.50 9,749.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,828.43 1,810.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.34 10,035.41
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,050.93 15,889.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,317.06 3,277.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,990.92 12,860.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4947.782 31.078 693
2 Agriculture 1005.979 2.246 22
3 Mining 1279.030 9.869 49
4 Basic Industry and Chemicals 756.813 -4.797 78
5 Miscellanous Industry 899.382 35.666 52
6 Consumer Goods 1816.718 -5.780 58
7 Cons., Property & Real Estate 342.717 5.540 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 906.783 3.973 78
9 Finance 1031.378 8.454 93
10 Trade & Service 615.344 6.666 173
No Code Prev Close Change %
1 JAST 102 137 35 34.31
2 FOOD 85 114 29 34.12
3 MTSM 138 185 47 34.06
4 CMNP 1,500 1,875 375 25.00
5 SAPX 1,460 1,825 365 25.00
6 TECH 216 270 54 25.00
7 IMAS 520 645 125 24.04
8 TPMA 226 276 50 22.12
9 OASA 318 386 68 21.38
10 INPP 705 855 150 21.28
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 100 93 -7 -7.00
2 NATO 432 402 -30 -6.94
3 JAWA 73 68 -5 -6.85
4 INPS 2,920 2,720 -200 -6.85
5 KBLV 470 438 -32 -6.81
6 MPRO 890 830 -60 -6.74
7 TMPO 149 139 -10 -6.71
8 NIRO 150 140 -10 -6.67
9 MARI 135 126 -9 -6.67
10 INCI 394 368 -26 -6.60
No Code Prev Close Change %
1 PURA 77 74 -3 -3.90
2 BBRI 3,060 3,110 50 1.63
3 TLKM 3,300 3,230 -70 -2.12
4 PWON 414 462 48 11.59
5 BBCA 28,950 28,625 -325 -1.12
6 BBTN 975 1,055 80 8.21
7 BMRI 4,730 4,850 120 2.54
8 TOWR 1,015 1,065 50 4.93
9 PGAS 955 1,030 75 7.85
10 BBNI 4,140 4,250 110 2.66