Alamak! Lawan Corona Pemerintah Kok Buat Pernyataan Blunder, Ada 37 Bos!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Center Media Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, mengatakan pihaknya mencatat ada sejumlah pernyataan pemerintah yang blunder dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19).

Bahkan, ia mengatakan pernyataan blunder dikeluarkan Presiden Joko Widodo dan Kabinetnya. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi online berjudul Petaka Karena Kata: Blunder Komunikasi Politik Kabinet Jokowi di Era Pandemi, dengan mengalisa media masa baik online dan tv serta media sosial dari 1 Januari sampai 5 April 2020.

"Kesimpulannya dalam tempo kurang dari 100 hari sejak Corona menjadi isu dan ancaman di Indoensia mulai akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan jokowi dan kabinetnya dalam penanganan COVID-19," ujarnya Senin (6/4/2020).

Baca Juga: Hina Jokowi saat Corona Ditindak, Sindiran PKS Menusuk Dada: Ada yang Sibuk dengan Diri Sendiri

Baca Juga: Isolasi Mandiri Korut Disebut 'Senjata' Menggagalkan Bantuan Asing Atasi Virus Corona, Faktanya...

Lanjutnya, ia pun merinci terdapat 13 pernyataan blunder pemerintah di masa pra krisis, 4 pernyataan blunder di fase awal krisis dan 20 pernyataan blunder di masa krisis. Sambungnya, ia juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak serius menangani corona.

"Ada 13 statemen blunder pemerintah dalam wujud penolakan kemungkinan corona yang dinyatakan oleh 10 pejabat mulai dari presiden, wakil presiden, menteri kesehatan, menko maritim, menko polhukam, menko perekonimian, menhub, kepala bnpb, menteri pariwisata hingga dirjen perhubungan, begitu banyaknya yang berkomunikasi," katanya.

Karena sikap pemerintah yang cenderung menyepelekan membuat publik gagal menyiapkan diri dalam menghadapi wabah ini. Bahkan, memunculkan kepanikan masyarakat.

"Muncul adalah kepanikan, mulai dari panic buying, stigma terhadap pengidap Corona, bullying pada pasien Corona," jelasnya.

"Karena tidak ada komunikasi kepada publik untuk menyiapkan diri terhadap krisis karena pemerintah sendiri sudah denial," tukas dia.