Portal Berita Ekonomi Jum'at, 29 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 0,33% pada level 2.846.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,12% pada level 2.516.
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,66% pada level 6.184.
  • 16:03 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 2,32% pada level 21.916.
  • 16:02 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,13% pada level 2.028.

Indonesia Menuju Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan

Indonesia Menuju Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan
WE Online, Jakarta -

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau sustainable palm oil merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapasawitan.

Penerapan kewajiban kebun sawit berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO) di Medan pada Maret tahun 2011 silam.

Baca Juga: Indonesia Rebut Pasar Ekspor Sawit Malaysia? Mungkinkah?

Dalam perkembangannya, permintaan pasar terhadap minyak bersertifikat ISPO mulai bermunculan sehingga mengharuskan penyempurnaan persyaratan ISPO. Revisi ketentuan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi pelaku usaha perkebunan dan para auditor.

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan untuk memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan usaha pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

Adanya tuntutan sustainable palm oil baik yang datang dari pembeli, konsumen, dan industri produk sawit, juga NGO baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional memiliki banyak hambatan dalam memperoleh sertifikasi ISPO. Pertama, belum ada pemahaman dan kebijakan tentang konsep sustainability (keberlanjutan) di Indonesia.

Kedua, mekanisme penyelenggaraan proses sertifikasi ISPO yang dinilai sebagian orang tidak transparan serta memakan waktu panjang dalam penentuan keputusan pemberian sertifikasi ISPO. Ketiga, substansi prinsip, kriteria, dan indikator dari Sistem Sertifikasi ISPO meskipun sangat mencerminkan kepentingan nasional tapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumen.

Padahal, Indonesia memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, namun standar harga kelapa sawit ditentukan oleh Rotterdam dan alat transaksi kelapa sawit dunia menggunakan mata uang Ringgit Malaysia.

Keempat, legalitas dan pembiayaan sertifikasi ISPO yang dinilai kurang berjalan maksimal terutama bagi petani plasma. Kelima, penerimaan ISPO di pasar global yang meskipun sebagai produsen terbesar dunia namun isu negatif masih terus bermunculan.

Poin pertama, ketiga, dan kelima itulah yang menjadi fokus saya dalam edukasi kelapa sawit Indonesia. Bahwa ternyata black campaign yang dibiarkan akan menjadi bumerang bagi negara Indonesia dan berdampak kepada para petani sawit plasma. Hugs My Palm Oil akan menjadi positive campaign bagi Indonesia sehingga pelan tapi pasti akan menjawab program keberlanjutan kelapa sawit di mata dunia.

Saya sangat mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia pada tanggal 13 Maret 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020.

Perpres ini diterbitkan dengan beberapa dasar pertimbangan, perkebunan kelapa sawit Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara sehingga diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan demi mendukung ekonomi nasional.

Kedua, untuk memastikan usaha perkebunan kelapa sawit layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan perundangan maka perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan internasional dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan diatur kembali dalam Peraturan Presiden.

Hal yang paling saya apresiasi adalah adanya pengaturan baru dan krusial dalam Sistem Sertifikasi ISPO yang dilakukan secara wajib/mandatory baik bagi perusahaan maupun pekebun dan Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki sistem mandatory ini.

Dijelaskan dalam Perpres tersebut bahwa pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan meskipun bagi pekebun baru diberlakukan lima tahun sejak Perpres ini diundangkan.

Kedua yang saya apresiasi adalah pendanaan sertifikasi ISPO yang diajukan pekebun dapat bersumber dari APBN, APBD, hingga sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun pendanaan tersebut disalurkan melalui kelompok pekebun atau koperasi dan dapat diberikan selama masa sertifikasi ISPO awal.

Hal tersebut artinya kita harus berbenah mempersiapkan diri sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia untuk memperbaiki segalanya. Tentu saja ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah seperti perlu ada reward and punishment jika tidak memiliki ISPO setelah perpres ini diundangkan. Pemerintah daerah juga tidak boleh abai dengan perpres ini dan harus responsif serta siap memfasilitasi dari segi pembiayaan dan kemudahan prosedur.

Terkait pembenahan diri sebagai produsen kelapa sawit terbesar saya sangat menyarankan dan mengharapkan agar Indonesia memiliki Badan Kelapa Sawit Indonesia (Indonesian Palm Oil Board) dengan menggabungkan beberapa lembaga yang sudah ada misalnya Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan sekretariat ISPO yang masih di bawah Kementerian Pertanian.

Dengan memiliki Badan Kelapa Sawit Indonesia, kita akan lebih kuat mengurusi kelapa sawit Indonesia seperti melakukan pendataan secara aktual jumlah hasil CPO yang dihasilkan oleh seluruh pabrik CPO di Indonesia, menerbitkan harga CPO Indonesia, manajemen harga pupuk, deforestasi dan replantation, manajemen pembukaan lahan, termasuk melakukan penelitian terhadap produksi tururnan CPO.

Intinya, kegiatan Badan Kelapa Sawit Indonesia ini meliputi penelitian, publikasi, pengembangan, dan implementasi peraturan dan promosi industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, perlu dibuat time table di tahun keberapa fokus untuk mendukung petani kelapa sawit plasma dengan menyediakan dana dan layanan bagi produsen CPO dengan luas kurang dari 2,5 hektare.

Para petani ini tentunya harus memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah untuk membantu produsen yang lebih kecil bersaing dengan pekebunan yang lebih besar.

Pesatnya perkembangan industri sawit di Indonesia telah memberikan konstribui ekonomi yang signifikan bagi Indonesia namun secara bersamaan meningkatkan kekhawatiran terhadap aspek keberlanjutan. Dengan demikian, sertifikasi dan standarisasi yang dikembangkan saat ini sebagai langkah strategis untuk merangsang preferensi pasar minyak sawit berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas produsen dan petani kecil.

Baca Juga

Tag: Sawit, Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO)

Penulis: Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, Open Governement Partnership ReThinkbyAWR

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Iggoy el Fitra

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.77 3,911.41
British Pound GBP 1.00 18,207.72 18,022.14
China Yuan CNY 1.00 2,071.84 2,051.05
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,842.85 14,695.16
Dolar Australia AUD 1.00 9,831.90 9,732.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,914.56 1,895.49
Dolar Singapura SGD 1.00 10,465.24 10,357.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,359.79 16,191.13
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,411.37 3,372.77
Yen Jepang JPY 100.00 13,763.77 13,625.55
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4716.185 74.630 692
2 Agriculture 971.797 8.596 22
3 Mining 1243.286 -3.438 49
4 Basic Industry and Chemicals 724.798 14.451 78
5 Miscellanous Industry 829.469 25.291 52
6 Consumer Goods 1817.766 -5.862 58
7 Cons., Property & Real Estate 327.509 7.548 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 861.001 -11.328 78
9 Finance 949.013 35.801 93
10 Trade & Service 603.876 4.899 172
No Code Prev Close Change %
1 MCAS 760 950 190 25.00
2 DIVA 655 815 160 24.43
3 VICO 100 124 24 24.00
4 WIIM 115 139 24 20.87
5 NELY 124 146 22 17.74
6 PALM 171 199 28 16.37
7 HDIT 450 520 70 15.56
8 KBLM 284 320 36 12.68
9 DMMX 71 80 9 12.68
10 LPKR 150 169 19 12.67
No Code Prev Close Change %
1 NIRO 143 133 -10 -6.99
2 GLVA 258 240 -18 -6.98
3 HRME 173 161 -12 -6.94
4 TRIS 260 242 -18 -6.92
5 NFCX 1,300 1,210 -90 -6.92
6 IFSH 290 270 -20 -6.90
7 MAPB 1,680 1,565 -115 -6.85
8 ALKA 440 410 -30 -6.82
9 EMTK 4,990 4,650 -340 -6.81
10 KRAH 446 416 -30 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 ICBP 8,325 8,325 0 0.00
2 BBRI 2,630 2,730 100 3.80
3 INDF 5,600 5,675 75 1.34
4 PURA 74 75 1 1.35
5 BBCA 24,825 26,475 1,650 6.65
6 TLKM 3,170 3,130 -40 -1.26
7 BMRI 4,110 4,290 180 4.38
8 BBNI 3,630 3,660 30 0.83
9 ASII 4,350 4,540 190 4.37
10 UNVR 8,200 8,025 -175 -2.13