Pakar Serukan: Pak Jokowi, Copot Menteri Yasonna!!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra menyoroti aksi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, guna mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Namun kekinian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak opsi tersebut. "Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini," kata Jokowi melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (6/4).

Baca Juga: Tompi: Cegah Penularan Corona Bukan dengan Bebaskan Napi Wahai Tuan Menteri, Yasonna Kena Banget!

Baca Juga: Pernyataan Jokowi Soal Napi Koruptor Jadi 'Teguran' Buat Yasonna

Terkait itu, Azmi menilai kebijakan Yasonna seperti melangkahi kapasitasnya sebagai menteri. Sebab, Jokowi pun menyatakan tidak pernah mengusulkan adanya pembebasan napi.

"Karenanya Presiden Jokowi harus tegas untuk mengingatkan menterinya untuk tidak mengambil jalan kebijakan sendiri-sendiri seperti itu. Ini demi kepentingan dan kelancaran roda Pemerintahan," katanya, Selasa(7/4/2020).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa menteri harus menyadari posisi dia sebagai bawahan Presiden. Terlebih, membuat kebijakan atas inisiatif sendiri tanpa persetujuan Presiden tentu dapat membuat kegaduhan ditengah masyarakat.

"Karena kebijakan Menteri yang membuat gaduh ini juga ikut membuat masyarakat menyoroti hal tersebut, jadi buang-buang energi, tidak efektif," ujarnya.

Menurutnya, langkah Yasonna bisa saja terulang kembali. Karena itu, ia mengatakan, sebaiknya Yasonna sebaiknya mundur sebagai Menteri bila tak mampu mengikuti komando Jokowi.

"Jika Perlu ambil langkah tegas, Presiden layak untuk copot Menteri Hukum dan Ham (Yasonna Laoly) yang mengeluarkan wacana kebijakan sendiri dan terkesan jalan sendiri, tidak satu komando dengan Presiden," ucapnya.

"Karena akan kurang pas terlihat kalau ada anggapan Presiden dikoreksi Menteri, sehingga Presiden harus  tunjukkan dan ambil fungsi dan kedudukan tongkat komando tertinggi dan kewibawaan pemerintahan," tutupnya..