Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Hina Presiden Dipolisikan, SBY sampai Memohon: Tangani dengan Bijak, Sedih & Malu Kita pada Rakyat!

Hina Presiden Dipolisikan, SBY sampai Memohon: Tangani dengan Bijak, Sedih & Malu Kita pada Rakyat! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritisi Surat Telegram yang diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis selama penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Terutama, menyangkut aturan tentang penghinaan kepada penguasa, presiden, dan pejabat pemerintah.

"Saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk "mempolisikan," warga kita yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara," kata SBY lewat Facebook yang dikutip pada Kamis (9/4/2020).

Untuk itu, SBY mengimbau Polri sebaiknya melakukan evaluasi kembali Telegram itu karena dinilai menciptakan ketegangan. Sebab, rakyat sedang dilanda ketakutan dan juga mengalami kesulitan hidup karena terjadinya wabah corona ini.

Baca Juga: SBY: Salah Besar Merasa Berhasil Atasi Corona! Lumpuhkan Dulu, Ekonomi Akan Tumbuh Lagi

"Dengan segala kerendahan hati, saya bermohon agar masalah tersebut dapat ditangani dengan tepat dan bijak. Kalau hal ini makin menjadi-jadi, sedih dan malu kita kepada rakyat kita. Juga malu kepada dunia, karena saya amati hal begini tidak terjadi di negara lain," ujar mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Menurut dia, ketegangan vertikal antara unsur masyarakat dengan pihak pemerintah seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Harusnya, kata dia, masyarakat dan pemerintah makin kompak, makin bersatu, dan makin efektif dalam kerja sama memerangi virus corona saat ini.

"Saya pahami ini sebagai peringatan (warning), bukan ancaman, dari pihak yang memiliki kekuasaan di bidang hukum," jelas dia.

"Yang menjadi luar biasa adalah kalau hukum-menghukum ini sungguh terjadi ketika kita tengah menghadapi ancaman korona yang serius saat ini. Jujur, dalam hati saya harus bertanya mengapa harus ada kegaduhan sosial-politik seperti ini?" katanya.

Dalam situasi sosial yang tidak stabil dan penuh tension, seperti di era wabah korona saat ini, benturan sangat mungkin terjadi. Secara pribadi, SBY melihat bahwa pemerintah telah menjalankan kewajibannya.

Dalam setiap krisis, situasinya memang tidak mudah dan persoalannya pun banyak. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, termasuk keterbatasan keuangan negara, pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi wabah corona ini.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pemuda yang Diduga Hina Jokowi lewat Postingan Meme

Sebaiknya, kata dia, masyarakat jika berbicara atau berkomentar tidak melampaui batas termasuk jika mengkritik atau berkomentar tentang presiden dan para pemimpin yang lain. Kebebasan berbicara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang pun ada batasnya.

"Masyarakat yang baik dan cerdas akan tetap bisa menyampaikan pendapat dan kritik-kritiknya, tanpa harus melakukan penghinaan, hujatan dan caci maki yang kasar dan melampaui kepatutannya," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: