Pemerintah Masih Ributkan Mudik dan Tak Mudik, Kadin Geram: Lamban Sekali!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kebijakan pemerintah masih terfokus seputar pembatasan sosial, kelangkaan alat pelindung diri (APD), dan debat mengenai mudik dan tidak mudik, dan sebagainya. Padahal negara lain sudah mulai mengantisipasi siklus kedua, menyiapkan rencana normalisasi, bahkan fokus pada pengembangan vaksin.

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sharif Cicip Sutardjo. Dia menyatakan upaya pemerintah dalam menanggulangi krisis yang disebabkan Covid-19 terlalu lamban. Akibatnya, sampai saat ini belum terlihat kemajuan penanggulangan krisis, malah menimbulkan kekhawatiran bukan saja di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan dunia usaha.

"Saya apresiasi upaya Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani dengan mengajukan proposal penyelamatan ekonomi yang persentasenya minimal sama dengan negara-negara lainnya, yaitu 10 persen dari PDB. Itupun belum tentu cukup," kata Sharif Cicip Sutardjo yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: Dirut BRI Buka-bukaan Skema Relaksasi UMKM Terdampak Covid-19

Menurut Cicip, seharusnya penanganan Covid-19 dan dampaknya bisa jauh lebih cepat dari kenyataan saat ini. Dengan mengikuti pemberitaan penanganan Covid-19 di negara-negara lain saja, menurut Cicip, pemerintah bisa tahu banyak apalagi kalau langsung bertukar informasi dan bekerja sama dengan negara lain.

Pemerintah Indonesia harus mencontoh Tiongkok dan Korea Selatan sudah berhasil menangani wabah Covid-19, dan saat ini sudah di tahap mengantisipasi siklus kedua karena beberapa pasien yang sembuh malah kembali terdeteksi positif. Sedangkan Indonesia menghadapi siklus pertama pun terkesan lamban, belum ada kemajuan.

Cicip mengingatkan bahwa setiap hari puluhan atau ratusan rakyat menjadi korban jiwa. Dan setiap satu nyawa yang hilang mewakili seluruh rakyat Indonesia karena yang berikutnya bisa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kondisi ini sudah sebanding dengan kita menghadapi ancaman agresi militer yang mengancam ketahanan nasional.

Baca Juga: Dipukul Covid-19 Habis-habisan, 10 Sektor Bisnis Ini Paling Babak Belur

"Karena yang terancam adalah kamampuan rakyat untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan Covid-19 ini lebih berbahaya karena tidak kelihatan bentuknya," tegas Cicip menambahkan.

Cicip mengingatkan agar pemerintah dan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coivd-19 tidak keliru membedakan antara konsep besar yang strategis dengan langkah-langkah taktis. Karena dikhawatirkan, cara pemerintah menangani wabah Covid-19 justru semakin membuat kemajuannya lamban. Indikator yang paling nyata adalah banyaknya dokter dan tenaga medis yang bukan saja terjangkit, bahkan sampai meninggal dunia.

"Apalagi penyebabnya hanya karena tidak ada masker N95 yang mumpuni dan diwajibkan secara medis," kata Cicip.