Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Suratnya Bikin Gaduh, Stafsus Presiden: Saya Minta Maaf dan Tarik Kembali Surat Itu

Suratnya Bikin Gaduh, Stafsus Presiden: Saya Minta Maaf dan Tarik Kembali Surat Itu Kredit Foto: Amartha
Warta Ekonomi, Jakarta -

Terkait beredarnya surat darinya kepada seluruh camat di Indonesia untuk mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) menanggulangi Covid-19, Andi Taufan Garuda Putra, Staf Khusus Presiden, menyatakan minta maaf dan menarik kembali surat tersebut.

Dari keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi, Andi Taufan mengaku bahwa surat tersebut diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tujuan dari surat itu, lanjutnya, adalah ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi Covid-19 di desa. Andi Taufan juga merupakan CEO Amartha.

Baca Juga: Edan! Masa Surat dari Istana Langsung ke Kecamatan? Surat Bos Amartha Ya?

"Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi Covid-19 di desa melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," kata Andi Taufan, Selasa (14/4/2020).

Ditegaskan olehnya bahwa dukungan tersebut murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. "Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD," tambahnya.

Ia pun menyatakan bahwa kehebohan tentang suratnya tersebut menjadi pelajaran baginya sebagai anak muda yang ingin berkontribusi bagi negara dengan tetap mengikuti aturan dalam sistem birokrasi. "Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apapun yang terjadi saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya," tuturnya.

Sebelumnya, dalam surat itu menjelaskan kerja sama perihal edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Puskesmas.

Surat itu juga mendapat respons dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, yang berkata, "Ada lagi yang beginian. Yang bener saja, mosok ada surat dari Istana langsung ke kecamatan."

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: