Polemik Konflik Kepentingan yang Dialami 2 Stafsus Milenial Jokowi

Warta Ekonomi, Bogor -

Dua Staf Khusus milenial Presiden Jokowi banyak menuai kritik dalam beberapa hari belakangan. Mayoritas pihak yang mengkritik menuduh keduanya terlibat dalam konflik kepentingan.

Perlu diketahui, dua stafsus itu adalah CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra dan CEO Ruangguru, Belva Davara. Keduanya sudah sama-sama memberi respons terhadap berbagai kritik dan asumsi yang dilontarkan kepada mereka.

Polemik yang dialami keduanya kembali melahirkan pertanyaan: apakah pejabat publik yang masih memegang jabatan sebagai pemimpin perusahaan bisa bertindak netral?

Baca Juga: Bila Ada Konflik Kepentingan dalam Kurasi Partner Kartu Prakerja, Stafsus Milenial Ini Siap Mundur

Sekadar informasi, Andi Taufan telah diminta mundur dari posisinya sebagai stafsus, sedangkan Belva Devara mengaku bersedia mundur dari stafsus jika memang terbukti ada konflik kepentingan yang membuat Ruangguru terpilih menjadi mitra program pemerintah, Prakerja.

"Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana, apakah memang ada konflik kepentingan? Walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra. Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga," kata Belva melalui akun Twitter.

Idealnya, pengusaha yang terjun ke dunia politik mesti melepaskan jabatannya di perusahaan lebih dulu, demi menghindari konflik kepentingan. Hal ini dilakukan oleh Nadiem Makarim ketika ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Apalagi, berdasarkan riset Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2015, 293 dari 560 anggota DPR RI berlatar belakang pengusaha.

Lebih lanjut, Peneliti Ilmu Politik Universitas Leiden Ward Berenschot menilai, demokrasi Indonesia belum berjalan baik dari segi kelas sosial. Mengapa? Karena kursi pemerintahan masih dikuasai oleh pelaku bisnis dan elite ekonomi.

"Kita semua tahu, banyak contoh elite politik yang juga elite ekonomi pada tingkat nasional, seperti: Sandiaga Uno, Erick Thohir, Hary Tanoe, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh," katanya lagi.