Horor! Sopir WHO Alami Nasib Buruk saat Kumpulkan Sampel Corona di Rakhine, Kini Kondisinya...

Warta Ekonomi, Naypyidaw -

Seorang sopir yang bekerja untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terbunuh di wilayah Myanmar yang dilanda konflik ketika mengumpulkan sampel pemantauan virus corona (COVID-19). 

Pyae Sone Win Maung mengendarai kendaraan PBB yang ditandai dengan jelas ketika terkena tembakan di Negara Bagian Rakhine.

Dua pihak yang bertikai di Rakhine, kelompok militan Tentara Arakan dan militer Myanmar menyangkal terlibat dalam tewasnya pengemudi WHO itu. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas insiden tersebut.

Mayjen Myanmar Tun Tun Nyi, seorang juru bicara militer, mengatakan pasukannya tidak punya alasan untuk menyerang kendaraan PBB.

"Mereka bekerja untuk kita, untuk negara kita," katanya kepada kantor berita Reuters. "Kami memiliki tanggung jawab untuk itu."

Kantor PBB di Myanmar mengatakan "sangat sedih" dengan kematian pengemudi berusia 28 tahun itu, yang terjadi di dekat pos pemeriksaan militer di Kota Minbya. PBB tidak mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas penembakan yang juga melukai seorang pegawai pemerintah itu.

Menurut sebuah posting di Facebook, kendaraan yang ditandai sedang melakukan perjalanan dari Sittwe ke Yangon membawa sampel pengawasan Covid-19 "untuk mendukung Kementerian Kesehatan dan Olahraga".

PBB mengatakan puluhan warga sipil telah terbunuh ketika pertempuran antara militer dan kelompok etnis bersenjata Arakan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Negara-negara termasuk Inggris dan AS telah menyerukan diakhirinya pertempuran di tengah pandemi global coronavirus.

Berdasarkan laporan terbaru, lebih dari 80 kasus telah dilaporkan di Myanmar, bersama dengan empat kematian.

Tentara Arakan, etnis Budha yang telah meningkatkan kampanye mereka untuk memerintah sendiri dalam dua tahun terakhir, mengumumkan gencatan senjata selama sebulan, tetapi ini ditolak oleh pemerintah.

Tentara Arakan yang telah meningkatkan kampanye mereka untuk memisahkan diri dari Myanmar dalam dua tahun terakhir, mengumumkan gencatan senjata selama sebulan. Namun gencatan senjata itu ditolak oleh pemerintah.