Kaesang Dikabarkan Cari Proyek di Pemerintah, Teten Bilang...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam minggu-minggu terakhir ini publik dihebohkan dengan beredarnya postingan berita yang menyebut anak presiden mencari proyek di pemerintah.

Postingan itu memuat informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) memberikan dana sebesar Rp200 miliar untuk PT Harapan Bangsa Kita (Hebat) yang diketahui milik Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Edan! Kaesang Siap Guyur UMKM US$100.000

Menanggapi isu tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah menyatakan bahwa berita tersebut adalah tidak benar (hoaks) dan bersifat fitnah. Teten mengatakan tidak ada anak presiden yang mencari proyek di pemerintah dan tidak ada pembiayaan ataupun kerja sama dengan PT Hebat.

Lebih lanjut Teten, mengatakan dana Rp200 miliar untuk pelatihan koperasi dan UMKM itu masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke provinsi dan kabupaten dari Kementerian Keuangan langsung dan bukan melalui Kemenkop dan UKM.

Meskipun demikian, diakuinya, manajemen GK|Hebat sempat melakukan audiensi ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk berbagi ide dan pengalaman dalam penyelenggaraan pengembangan UMKM yang diinisiasi secara mandiri oleh GK|Hebat, tanpa ikatan kerja formal apapun dengan KemenKop UKM.

Pengamat Komunikasi dan juga dosen LSPR London School Jakarta, Yohanes Don Bosco Doho, melihat fenomena penyebar hoaks ini semakin bertambah dan menjadi-jadi. Yohanes mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dan aparat hukum hendaknya stop hanya berwacana untuk menindak penyebar hoaks.

"Ambil tindakan tegas dan terukur. Pasalnya, hanya dengan tindakan tegas maka publik akan mikir-mikir untuk menyebarkan hoaks," tegasnya.

Menurutnya, di tengah kondisi dan situasi seperti ini, masyarakat sangat mudah terprovokasi, mudah curiga, dan mudah menuduh siapapun, sehingga perilaku penyebar hoaks tersebut dapat dengan mudah memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, pihak yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, dalam hal ini tokoh yang berintegritas di mata mayoritas publik.

Dirinya pun menuturkan, untuk menekan berita hoaks oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab adalah melakukan komunikasi satu pintu, tegas, bicara baik, dan bicara sejujurnya sehingga informasi tidak simpang siur.