Mau Putus Mata Rantai Virus? Pemerintah Harus Tegas, Larang Ya Larang, Bukan Imbauan!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah pandemi Covid-19, perpindahan orang dalam jumlah besar dan masif hendaknya dapat dikendalikan. Hal itu dikatakan Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Yorrys Raweyai.

Ia berharap, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam menangani dampak virus corona baru, sebagai penyebab Covid-19. Kuncinya adalah, disiplin dan tegas. 

Oleh karena itu, lanjut dia, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan mudik harus dijalankan dengan ketegasan pula.

Baca Juga: PSBB Banyak Dilanggar, Mahfud Usul Polisi Lakukan Ini, Biar Jera!

"Pemerintah juga harus tegas. Bukan imbauan saja. Karena, imbauan itu susah, seperti (antara) boleh atau tidak," ucap Yorrys saat berbagi makanan berbuka puasa di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dikutip dari siaran pers, Sabtu (25/4/2020).

Senator asal Papua itu juga mengajakan warga, khususnya yang tinggal di DKI Jakarta agar selalu menaati aturan. Hal ini dinilai perlu untuk mencegah meluasnya penularan virus corona.

Baca Juga: Update Corona di Wilayah Anies, 71.970 Warga Ikut Rapid Test, yang Positif Tembus...

Ia melihat, jumlah warga Jakarta yang melakukan aktivitas di luar rumah semakin hari semakin tinggi. Maka, pemberlakuan PSBB di Jakarta bisa-bisa tidak efektif. Menurutnya, pada awalnya masyarakat terlihat taat dan berdiam diri di rumah. Akan tetapi, saat ini aktivitas masyarakat terus meningkat.

“Ini memang dilema, saya juga merasakan bosan dan stres ketika harus di rumah saja. Tapi ini harus dilakukan, kenapa? Karena wabah ini bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mau tidak mau jika kita ingin wabah virus ini selesai, ya harus taat aturan,” papar Yorrys. 

Dia menambahkan, langkah pemerintah untuk melarang mudik adalah juga bagian dari memutuskan mata rantai penyebaran virus. Seyogianya, kata Yorrys, masyarakat menunggu hingga wabah ini selesai barulah mereka pulang ke kampung halaman.