Pengamat: Permen ESDM 8/2020 Pangkas Pendapatan Negara

”Jangan-jangan Menteri ESDM membuat perhitungan tersebut tanpa melibatkan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga Kementerian BUMN karena disana terdapat BUMN yang sangat terdampak akibat dari Permen ESDM No 8/2020 tersebut.” Ujar Mamit kembali.

“Apakah setimpal dengan kontribusi dari industri yang mendapatkan subsidi dari harga gas ini? Kenapa ini harus sampai 2024? Tidak lebih baik apakah kita lakukan setiap tahun dan kita evaluasi kembali? sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Ratas tanggal 18 Maret 2020 yang lalu.” ujar Mamit kembali.

Dia juga khawatir dengan kondisi saat ini dimana harga minyak dunia masih rendah akan mengakibatkan banyak perusahaan minyak yang akan menutup sumur dan menghentikan produksi mereka. Mengutip dari pernyataan mantan Wamen ESDM Archandra Tahar bahwa dengan banyaknya perusahaan minyak di Amerika Serikat yang menutup sumur dimana gas sebagai fluida ikutan dari minyak akan terhenti juga.

Akibatnya, sekitar 14 miliar kaki kubik (billion cubic feet/bcf) gas bumi per hari di AS akan menghilang dari pasar. AS sendiri mengekspor sekitar 8 bcf per hari dalam bentuk Liquid Natural Gas (LNG) ke pasar global. Jika pengurangan produksi gas sebanyak 14 bcf per hari di AS ini bertahan selama 2 bulan, maka akan terjadi pengurangan pasokan gas bumi sebanyak 840 bcf. 

“Kondisi tersebut bisa saja membuat harga gas bumi bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jelas ini akan meningkatkan beban dari badan usaha hilir jika kenaikan harga gas dan LNG pun mengalami kenaikan jika pandemik COVID-19 ini sudah mulai teratasi dan kondisi perekonomian global mulai tumbuh” ujar Mamit.

“Selain itu jika kita mau sedikit menengok kebelakang, aksi Kementerian ESDM ini juga bertolak belakang dengan butir-butir rekomendasi Tim Anti Mafia Migas,” ujar Mamit.