Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Suryadi Jaya Purnama menilai internal pemerintah tidak kompak mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, hal itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah mengenai rencana yang sudah dikampanyekan besar-besaran tersebut.
"Jangan sampai bencana ini dijadikan obyek pencitraan oleh pemerintah, dengan seolah-olah memperlihatkan keberpihakan pada rakyat dengan mengalihkan anggaran proyek mewah tersebut. Padahal, sebenarnya anggaran itu sendiri tidak pernah ada," ujar Suryadi dalam pesan singkatnya, Minggu (26/4/2020).
Namun, yang lebih penting, kata Suryadi, pemerintah seharusnya membatalkan rencana pemindahan IKN ini dan fokus pada penanganan Covid-19 beserta dampaknya. Karena dampak ekonominya diperkirakan akan sangat dalam dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memulihkannya kembali. Hal ini dibutuhkan untuk memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki sense of crisis.
Baca Juga: Alhamdulillah... Vaksin Covid-19 Sukses Diuji Coba ke Hewan Ini
Menurut Suryadi, total anggaran pemindahan IKN diperkirakan sebesar Rp466 trilun. Kemudian dari besaran tersebut sekitar Rp96 triliun akan menggunakan APBN yang dibagi dalam beberapa tahap mulai dari 2021 hingga 2024.
Artinya, kata Suryadi, setiap tahun ada dana sekitar Rp25 triliun yang digunakan untuk pemindahan IKN. Padahal, kondisi ekonomi diprediksi sedang merosot dan masih mengalami pemulihan.
Sementara, kata Suryadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengakui, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada 2020 tidak akan bisa diraih dan ekonomi Indonesia akan merosot signifikan. Menkeu Sri Mulyani sendiri memprediksi pada skenario sangat berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka -0,4 persen.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
