Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk penanganan wabah corona. Namun, ada beberapa program yang disorot masyarakat karena dinilai kurang pas. Salah satunya adalah soal kartu Prakerja.
Karena itu, Ketua DPD LaNyalla Mahmud Matalitti meminta Presiden Jokowi untuk tidak ragu melakukan evaluasi terhadap program-program yang dirasa belum tersebut.
Hal ini diutarakan LaNyalla usai bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemantauan situasi lapangan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur.
"Saya sengaja tetap turun ke lapangan untuk melihat sendiri. Karena dari dulu saya tidak percaya kertas-kertas laporan. Saya harus cek dan bertemu masyarakat," jelas LaNyalla di Surabaya, Senin (27/4/2020).
Dikatakan LaNyalla, program yang paling banyak disorot masyarakat adalah kartu prakerja. Program ini sebenarnya sangat tepat dan pas apabila diterapkan dalam situasi normal. Karena konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru atau untuk mencetak wirausahawan baru. Tetapi menjadi kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
"Karena hari ini situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang kolaps, daya beli masyarakat turun, PHK di mana-mana. Orang butuh uang untuk makan. Sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup tinggi," tukas LaNyalla.
Karena itu, wajar apabila biaya program kartu prakerja dengan total alokasi Rp20 triliun dipertanyakan masyarakat. Sekadar info, rincian biaya kartu prakerja sebagai berikut. Untuk pelatihan online Rp5,6 triliun; biaya insentif Rp13,45 triliun; dan biaya survei Rp840 miliar.
"Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar Rp600 ribu per bulan oleh pemegang kartu prakerja. Sisanya untuk membayar mitra pemerintah. Ini mungkin perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke masyarakat. Substitusi atas hilangnya mata pencaharian mereka," tandas orang nomor satu di DPD RI itu.
Apalagi sambung LaNyalla, dana penanggulangan Covid-19 Rp405,1 triliun yang disediakan pemerintah disebut masih tergolong sangat sedikit dibanding alokasi yang disiapkan sejumlah negara lain.
"Nah apalagi kalau dirasa sangat terbatas seharusnya sangat selektif dan efektif penggunaannya. Bayangkan biaya survei Rp800 miliar. Angka ini besar lho kalau dibelikan beras. Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin, yang kesulitan untuk makan, harus dijamin bisa makan. Itu dulu," tutur pendiri Yayasan LaNyalla Academia itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
