Soal Bansos, Wagub Jabar Ngegas: Jangan Teriak-Teriak di Medsos!

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, bahwa bantuan sosial (bansos) dampak COVID-19 tidak diberikan untuk semua warga Jabar. Terlebih bansos yang berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Uu mengatakan, bansos tidak hanya berasal dari Pemda Provinsi Jabar saja, namun ada pula bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, seperti Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Baca Juga: Bansos Gelombang Pertama di Jakarta Banyak Tak Tepat Sasaran, Pemprov Tunda Pembagian Tahap II

Baca Juga: SBY Ingatkan Pemerintah Soal Bansos, Katanya...

Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya. Kemudian bagi warga yang sudah terdata untuk mendapat bantuan dari satu jenis bantuan, maka tidak akan terdata untuk mendapatkan bantuan lain. 

“Masyarakat harus memahami dulu bahwa bantuan sosial ini bukan untuk semua masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, kalau pun tidak mendapatkan program (bantuan sosial) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, ada sumber-sumber (bansos) lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (29/4/2020).

“Jadi, jangan semua berharap oleh dana provinsi. Provinsi ini hanya membantu sebagian mereka yang belum ter-cover (mendapat bantuan),” lanjutnya.