Irfan Setiaputra Bilang 25.000 Karyawan Garuda Bisa Selamat dari PHK, Asalkan Ada. . . .

Warta Ekonomi, Jakarta -

Maskapai sekelas British Airways terpaksa harus memangkas 12.000 karyawan akibat tertekan oleh pandemi corona. Lantas, bagaimana dengan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA)? Dalam rapat virtual bersama Komisi VI DPR, Garuda berharap bahwa perusahaan dapat menghindari hal tersebut.

Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra, menegaskan bahwa dapat dihindari bukan berarti tidak ada kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, saat ini Garuda memosisikan PHK terhadap 25.000 karyawannya sebagai opsi terakhir. Dengan catatan, PHK dapat dicegah apabila Garuda mendapat relaksasi finansial dari perbankan.

Baca Juga: Maskapai PHK 12.000 Karyawan, Serikat Kerja British Airways: Kami Tidak Terima, Kami Akan Berjuang!

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Uni-Charm Kuras Kantong Puluhan Miliar Rupiah Buat Ambil Alih Saham Masyarakat!

"Apakah Garuda melakukan PHK? Kami pada posisi ini bahwa itu adalah opsi terakhir. Kami tentu saha bisa hindari ini (PHK) dan mengambil alternatif yang lebih bijak bagi seluruh keluarga besar Garuda Indonesia," tegas Irfan, Jakarta, Rabu (29/04/2020) lalu. 

Tidak dimungkiri bahwa bisnis penerbangan menjadi salah satu yang paling terdampak oleh wabah corona. Terlebih lagi, kebijakan lockdown di sejumlah negara dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Tanah Air berimbas pada penutupan penerbangan, baik internasional maupun lokal. Oleh karena itu, manajemen Garuda harus memutar otak untuk dapat bertahan. 

Baca Juga: Penerbangan Disetop, Pendapatan Garuda Anjlok 32%

Dalam kesempatan yang sama, Irfan mengaku pihaknya melakukan berbagai upaya untuk bisa bertahan, salah satunya adalah dengan menunda pembayaran gaji, insentif, dan tunjangan bagi karyawan. Kendati begitu, Irfan memastikan bahwa karyawan di luar direksi dan dewan komisaris akan menerima tunjangan hari raya (THR).

"Garuda punya kewajiban cukup besar... Total hampir 25.000 karyawan untuk penundaan payment. Kami melakukan efisiensi produksi, penundaaan pembayaraan gaji karyawan, direksi, hingga komisaris," sambungnya.