Koalisi Jokowi Berantakan: PDIP Lantang Kritik Kebijakan Pemerintah

Warta Ekonomi -

Langkah pemerintah untuk menangani pandemi corona kerap terhambat. Pemicunya tak lain karena tak disiplinnya dukungan politik dari parpol koalisi. Sebaliknya, koalisi pendukung Jokowi saat ini terkesan acak-acakan. Tidak satu komando. Malah ada yang tampil dengan gaya oposisi dengan menyerang kebijakan pemerintah.

Misalnya PDIP. Sejak pertengahan April lalu, sejumlah kader Banteng di DPR bicara keras soal kebijakan pemerintah. Sebagai partai pengusung utama pemerintah, PDIP justru bersikap keras terkait Perppu penanganan corona. Politikus PDIP menyebut Perppu itu hanya untuk kepentingan oligarki.

Setelah PDIP, giliran Gerindra dan Nasdem yang ikut galak. Kebijakan yang mereka kritik antara lain kartu prakerja yang jadi andalan Jokowi saat kampanye dulu. Berbagai kritikan itu terdengar saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, akhir bulan lalu.

Anggota Komisi III DPR dari PDIP, Arteria Dahlan, curiga ada kongkaling kong dalam program tersebut. Dia curiga ada korupsi dalam tender kepada 8 startup digital tersebut.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menyampaikan hal serupa. Habiburokhman menduga ada penyelewengan dalam program tersebut. Menurut dia, ide presiden baik tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan.

"Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, meminta KPK mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran kartu prakerja. Ia meminta KPK memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, jangan sampai dikorupsi. Ia menyarankan KPK membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi program ini.

Hanya Golkar yang pasang badan atas kebijakan tersebut. Politikus Golkar, Maman Abdurahman melihat, tak ada celah korupsi dalam program tersebut. Apalagi dalam program itu tidak ada pengadaan barang dan jasa.

"Ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha startup untuk bisa membuat platform perusahaan yang sama," jelas Maman.

Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi menilai kritikan dari partai koalisi menunjukkan bahwa koalisi sedang berantakan. Koalisi pemerintah tidak solid. Kalau solid, mestinya mereka mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Dia melihat, koalisi Jokowi saat periode ini berbeda dengan sebelumnya. Di periode pertama, koalisi terlihat lebih solid dan lincah. Sementara sekarang koalisi gemuk dan lambat.

"Juga tidak banyak yang membela seperti katakanlah saat periode pertama Jokowi," kata Pangi.