Pendapatan PLN Bisa Berkurang Jika...

Warta Ekonomi -

Pemerintah memutuskan membebaskan tarif listrik bagi pelanggan golongan bisnis skala kecil dan industri kecil yang menggunakan listrik 450 VA. Listrik gratis ini berlaku selama 6 bulan, terhitung mulai Mei 2020.

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai upaya pemerintah memulihkan ekonomi dengan memberikan perhatian lewat listrik gratis kepada pebisnis kecil dan industri kecil adalah langkah tepat. Tapi kata dia, pemerintah juga harus menyiapkan biaya kompensasi.

"Biaya ini harus ada yang bayar sesuai dengan jumlah banyaknya bisnis kecil dan industri yang mereka (PLN) bebaskan," ujar Fabby di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Fabby, beban untuk menyalurkan energi listrik sampai kepada pelanggan membutuhkan biaya tidak sedikit. Jika di kondisi pandemi seperti sekarang PLN mendapatkan tugas maka pemerintah juga harus siap memberikan kompensasi.

"Pertanyaannya sekarang kemampuan pemerintah untuk membayar listrik itu bagaimana," cetusnya.

Menurutnya, dengan kebijakan ini, PLN terancam kehilangan pendapatan dari golongan-golongan pelanggan yang dibebaskan. Tapi, dia mengakui bahwa ini adalah langkah darurat untuk membantu memulihkan ekonomi negara.

"Karena ini adalah tugas pemerintah atau program dari pusat maka seharusnya biaya itu diganti atau dalam bentuk kompensasi," kata Fabby.