PDIP Beda Pandangan dengan PSI, Soal Apa?

Warta Ekonomi -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar Pemporv DKI Jakarta menarik commitment fee Formula E yang telah dibayarkan sebesar Rp560 miliar. Sementara PDIP, masih akan menelusuri mengenai proses pembayaran commitment fee tersebut.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan mengenai pembayaran commitment fee tersebut. Sayangnya, belum ada penjelasan secara pasti mengenai pembayaran ratusan miliar rupiah itu.

"Belum ada jawaban yang jelas dari pihak Pemprov DKI dan juga pihak penyelenggara Formula E mengenai hal ini. Dan juga perlu ditelusuri apakah pembayarannya itu setelah Pak Gubernur menyatakan tidak jadi menyelenggarakan Formula E tahun ini," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Menurut politikus PDIP ini, sangat disayangkan bila ternyata Pemprov DKI tetap membayarkan commitment fee saat tahu balapan tersebut tidak bisa diselenggarakan tahun ini karena ada pandemi Covid-19.

"Jika ternyata tetap dilakukan pembayaran, tentu ini sangat disayangkan. Karena jumlah uang ratusan miliar tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta dalam situasi pandemi Covid-19," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI memangkas proyeksi anggaran menjadi Rp47 triliun akibat perekonomian melambat terkena dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, Pemprov DKI telah membayarkan commitment fee Formula E dengan total Rp560 miliar.

Menyikapi hal ini, Fraksi PSI DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan agar segera menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO).

Informasi pembayaran commitment fee Formula E itu bisa diakses dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Rinciannya, pembayaran Rp360 miliar dilakukan pada Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021.

"Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19 sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp360 miliar," kata Anthony Winza Probowo, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.