Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Di Mata PSI, Anies Baswedan Salah Terus

Di Mata PSI, Anies Baswedan Salah Terus Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi -

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah melakukan banyak hal di Jakarta. Tapi di mata para politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), semua yang dilakukan Anies itu seperti tidak ada yang benar. Kenapa bisa begitu?

Setidaknya, ada tiga hal yang paling sering dikritik PSI selama kepemimpinan Anies Baswedan yakni R-APBD DKI, banjir, dan Formula E. Kritiknya disuarakan melalui DPRD DKI maupun meramaikan cuitan di media sosial.

Kini, di saat pandemi corona terjadi, kritikan yang disampaikan anak buah Grace Natalie itu justru makin kencang mulai dari penyaluran bansos, PSBB, hingga penanganan terhadap kelompok tunawisma di Jakarta.

Terbaru, PSI lagi kencang menyoroti soal commitment fee sebesar Rp560 miliar yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk Formula E.

Anggota DPRD DKI Anthony Winza Probowo mendesak Anies menarik commitment fee penyelenggaraan ajang balapan mobil listrik Formula E. Dia menyarankan Anies mengalihkan anggaran tersebut ke dana penanganan wabah virus corona mengingat nilainya cukup besar. Secara keseluruhan Pemprov DKI telah menyetor Rp560 miliar kepada penyelenggara.

"Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp360 miliar," kata Anthony di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, jika ada kejadian force majeure seperti pandemi Covid-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang.

"Saya belum melihat Pemprov DKI berusaha mengembalikan uang Formula E dengan menggunakan klausul force majeure ini," ujar sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI ini.

Jika Pemprov DKI lalai, lanjut Anthony, melakukan pemberitahuan tertulis maka uang commitment fee bisa hangus dan sulit untuk dipertahankan dalam proses peradilan maupun arbitrase.

"Saya khawatir hal ini malah bisa menjadi kerugian daerah dan menjadi kasus di kemudian hari. Masyarakat sedang menderita dan mereka sudah bayar pajak sehingga tidak elok rasanya jika pemerintah bikin crowdfunding. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemprov DKI minta duit ke rakyat untuk pembagian bansos," sambungnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Bagikan Artikel: