Bahan Pokok Defisit, MPR: Benahi Distribusinya, Jangan Sampai Nambah Persoalan

Warta Ekonomi -

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong semua kementerian dan lembaga terkait segera membenahi tata kelola distribusi bahan kebutuhan pokok. Defisit bahan kebutuhan pokok tingkat daerah harus dihindari agar tidak menambah persoalan baru selama periode pandemi Covid-19.

“Peningkatan efektivitas distribusi bahan kebutuhan pokok di tengah periode pandemi Covid-19 sangat jelas urgensinya. Covid-19 sudah mewabah di semua provinsi. Pembatasan sosial dengan segala konsekuensinya menyebabkan masyarakat tidak nyaman. Jangan sampai defisit bahan kebutuhan pokok menambah persoalan,” ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, Kamis (7/5).

Karena itu, lanjut Bamsoet, efektivitas distribusi bahan kebutuhan pokok harus segera ditingkatkan. Agar tidak ada lagi daerah yang mengalami kekurangan bahan kebutuhan pokok. “Siapa pun paham bahwa ketika defisit kebutuhan pokok mencapai skala yang ekstrim, persoalan akan melebar tak karu-karuan,” terangnya.

Baca Juga: Kemendag Potong Rantai Distribusi, Ekonom: Harga Bahan Pokok Stabil

Bamsoet menegaskan, semua kementerian dan lembaga (K/L) terkait perlu menggarisbawahi pernyataan Presiden Jokowi tentang potensi gelombang kedua penyebaran dan penularan Covid-19 di dalam negeri. Siapa pun tidak mengharapkan hal itu terjadi. Namun, skenario terburuk harus tetap diperhitungkan. Jika gelombang kedua penularan itu menjadi kenyataan, durasi pandemi Covid-19 menjadi berlarut-larut.

“Ketidaknyamanan yang sekarang dirasakan bersama pun akan berkepanjangan pula. Agar tidak mengeskalasi masalah baru sepanjang pandemi Covid-19 itu, persoalan defisit bahan kebutuhan pokok tingkat provinsi tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Di masa lalu, tambah Bamsoet, faktor konektivitas antarpulau dan faktor transportasi sering mengganggu distribusi bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah. Faktor lain yang juga patut dicermati adalah kemungkinan perbedaan data antarinstitusi atau K/L tentang kebutuhan dan stok bahan kebutuhan pokok. Persoalan ego-sektoral pun tak jarang menjadi faktor yang merusak koordinasi antar-institusi. 

“Berbicara tentang pengelolaan kebutuhan pokok tingkat provinsi atau wilayah, kepedulian para kepala daerah menjadi sangat penting. Tinggi-rendahnya permintaan dan stok bahan kebutuhan pokok setempat seharusnya menjadi perhatian para kepala daerah dari hari ke hari,” ucapnya.  

Beberapa persoalan ini, sambung Bamsoet, hendaknya segera diatasi semua K/L terkait dan para kepala daerah untuk menghindari defisit bahan kebutuhan pokok masyarakat.

“Sebab, masyarakat sudah diberi tahu bahwa pemerintah menjamin dan sudah mengamankan 11 bahan kebutuhan pokok,” pungkasnya.