Portal Berita Ekonomi Rabu, 03 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:29 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,37% terhadap Yen pada level 7,10 CNY/USD.
  • 21:25 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,59% terhadap Poundsterling pada level 1,2566 USD/GBP.
  • 21:24 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,44% terhadap Euro pada level 1,1185 USD/EUR.
  • 21:22 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.744 USD/troy ounce.
  • 21:20 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 39,09 USD/barel.
  • 21:19 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 35,93 USD/barel.
  • 21:16 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka negatif 0,01% pada level 9.551.
  • 21:06 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka positif 0,58% pada level 25.623.
  • 21:05 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka positif 0,14% pada level 3.060.
  • 16:17 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,38% terhadap Yuan pada level 7,10 CNY/USD.
  • 16:14 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 1,11% pada level 23.995.
  • 16:13 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 0,20% pada level 2.921.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 2,25% pada level 2.608.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 1,19% pada level 22.325.
  • 16:11 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 1,07% pada level 2.087. 

Bu Ani Pangkas Anggaran secara Sepihak, DPR Tolak Mentah-Mentah: Kok Bisa Peraturan Presiden Di....

Bu Ani Pangkas Anggaran secara Sepihak, DPR Tolak Mentah-Mentah: Kok Bisa Peraturan Presiden Di....
WE Online, Jakarta -

Komisi X DPR RI yang bulat menentang pemotongan anggaran kembali kepada mitra-mitra penggantian antara lain Perpustakaan Nasional (Perpusnas) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang diputuskan sepihak oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Alasannya tidak lain adalah landasan hukumnya dianggap bermasalah.

“Landasan hukumnya sudah bermasalah, bagaimana bisa SK Menteri kok menganulir Peraturan Presiden? Ini melampaui tata urutan perundangan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, dalam rapat kerja komisi Komisi X DPR dengan Perpustakaan Nasional dan Kemenparekraf yang digabungkan secara berurutan dengan bantuan maraton, Jumat (8/5/2020) malam.

Baca Juga: Alhamdulillah, Kemenkeu Pastikan Tunjangan Profesi Guru Masih Ada

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyinggung soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang telah diterbitkan sebelumnya dan memuat lebih banyak anggaran Kementerian atau Lembaga demi kepentingan darurat COVID-19. 

"Kita masih bahas akibat pemotongan ini untuk para mitra, tiba-tiba muncul SK Menteri Keuangan yang memotong anggaran para mitra lagi, bahkan sampai dua kali lipat dari Perpres," tuturnya.

Dia mengatakan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302 / MK.02 / 2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K / L Tahun Anggaran 2020, Anggaran Perpustakaan Nasional sebesar Rp204,2 miliar. Padahal sebelumnya dengan Perpres 54/2020 anggaran Perpusnas hanya memotong Rp106,7 miliar.

Baca Juga: Pengelolaan Utang Disebut Tak Efektif oleh BPK, Sri Mulyani Baper?

“Membantah lagi, membalikkan kali lipat, menantang Rp97,5 Miliar,” kata Fikri.

Senasib dengan Perpusnas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni Wishnutama Kusubandrio pun menyetujui pemotongan anggaran untuk kementeriannya yang mencapai Rp2.045 triliun atau 38,1% dari pagu awal Kemenparekraf / Baparekraf berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-302 itu. Padahal, Perpres 54/2020 hanya mengamanatkan pemotongan anggaran untuk Kemenparekraf sebesar Rp1,097 Triliun.

Fikri Faqih menilai SK Menteri tidak ada landasan hukumnya untuk merombak postur APBN, didukung oleh sepihak. Dia menyebut Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengenal posisi Peraturan Menteri dalam hirarki perundangan.

Baca Juga: Apa!! Sri Mulyani Coba Jegal Anies di 2024, Gerindra Nih yang Ngomong

“Dari yang tertinggi Undang-Undang Dasar 1945, hingga yang terendah Peraturan Daerah Kab, tidak ada yang menolak Permen,” kata Fikri.

Lagipula Surat Menteri Keuangan Nomor S-302 dalam hal ini telah disetujui dan disetujui oleh Perpres Nomor 54/2020. “Perpresnya saja kita banyak kritisi, dilengkapi sekelas Permen, apa susahnya kalau pemerintah buat kompres Perpres yang posisinya di atas Kementerian / Lembaga agar bisa lebih diterima DPR dan K / L?” tanya Fikri.

“Toh, Peraturan penuh Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perpres Nomor 54 Tahun 2020 bisa dengan cepat diterbitkan atas dasar kedaruratan pandemi COVID-19,” imbuh Fikri.

Dalam kesempatan itu, Fikri juga mengritisi langkah Kemenparekraf yang mengajukan pembahasan anggaran ke DPR setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dibuat kementerian sudah disahkan.

“Buat apa yang dibahas di DPR jika begitu? Percuma kita terima kasih direvisi, toh tetap yang akan dikerjakan DIPA itu, ”kata Fikri.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Wishnutama Kusubandio, Efisiensi Anggaran

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Lestari Ningsih

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,882.91 3,843.25
British Pound GBP 1.00 18,199.19 18,015.22
China Yuan CNY 1.00 2,046.41 2,025.73
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,574.51 14,429.49
Dolar Australia AUD 1.00 9,881.52 9,780.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,880.34 1,861.61
Dolar Singapura SGD 1.00 10,360.04 10,254.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,209.77 16,047.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,397.32 3,355.70
Yen Jepang JPY 100.00 13,541.31 13,402.83
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4847.507 93.895 692
2 Agriculture 966.684 1.753 22
3 Mining 1270.446 32.245 49
4 Basic Industry and Chemicals 759.541 13.808 78
5 Miscellanous Industry 854.205 -4.191 52
6 Consumer Goods 1820.498 13.773 58
7 Cons., Property & Real Estate 326.467 3.510 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 883.534 19.450 78
9 Finance 995.519 33.004 93
10 Trade & Service 611.583 4.950 172
No Code Prev Close Change %
1 ASBI 270 336 66 24.44
2 DIVA 940 1,145 205 21.81
3 BBTN 760 925 165 21.71
4 AKSI 117 141 24 20.51
5 MBTO 59 70 11 18.64
6 TMPO 127 148 21 16.54
7 DUCK 470 540 70 14.89
8 PJAA 466 535 69 14.81
9 PANS 745 855 110 14.77
10 ETWA 64 73 9 14.06
No Code Prev Close Change %
1 DFAM 400 372 -28 -7.00
2 STTP 8,300 7,725 -575 -6.93
3 ARKA 1,300 1,210 -90 -6.92
4 LAND 318 296 -22 -6.92
5 NATO 535 498 -37 -6.92
6 CASS 188 175 -13 -6.91
7 VICO 116 108 -8 -6.90
8 ADES 960 895 -65 -6.77
9 OCAP 150 140 -10 -6.67
10 POLI 1,050 980 -70 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,950 3,180 230 7.80
2 BBTN 760 925 165 21.71
3 PURA 75 77 2 2.67
4 TKIM 3,970 4,260 290 7.30
5 BBCA 25,950 26,800 850 3.28
6 TLKM 3,150 3,250 100 3.17
7 ICBP 8,150 8,475 325 3.99
8 BMRI 4,470 4,620 150 3.36
9 BBNI 3,830 3,970 140 3.66
10 INDF 5,750 6,025 275 4.78