Portal Berita Ekonomi Sabtu, 30 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

KSP Indosurya Bilang Gini Soal Tudingan Negatif saat PKPU

KSP Indosurya Bilang Gini Soal Tudingan Negatif saat PKPU
WE Online, Jakarta -

Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir. Kini, KSP Indosurya Cipta tengah menyiapkan proposal perdamaian atau restrukturisasi utang atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada anggota koperasi atau para nasabahnya yang mencapai angka sekitar Rp 10 triliun. 

 

Kuasa Hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Hansye Agustaf Yunus menjelaskan bahwa salah satu bagian dari negosiasi dalam proses PKPU tersebut adalah dengan menawarkan pengacara gratis kepada para nasabahnya. Namun, penawaran pengacara gratis itu malah dianggap negatif oleh beberapa oknum dan dianggap akan merugikan salah satu pihak. 

 

"Penyediaan Pengacara atau kuasa hukum bertujuan untuk memudahkan para nasabah yang telah sepakat dengan skema yang akan dituangkan ke dalam Proposal Perdamaian. Apalagi di antara para nasabah banyak sekali yang sudah berusia lanjut, sehingga akan repot apabila harus bolak-balik ke Pengadilan menghadiri Rapat-rapat Kreditor," tutur Hansye di Jakarta, Senin (11/5/2020).

 

Baca Juga: Waduh! Nasabah Bakal Merugi Kalau Indosurya Pailit

 

Hansye menegaskan, Pengacara atau Kuasa Hukum yang diberikan dalam proses PKPU tersebut tetap menjaga kepentingan para Klien nasabah yang telah bersepakat tersebut dan bertindak berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama Koperasi Indosurya.

 

Ia menuturkan, Kliennya harus memanfaatkan momen PKPU semaksimal mungkin, karena Proses PKPU sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berjalan 45 hari. 

 

"Sebab negosiasi di luar rapat sangat dimungkinkan dalam Proses PKPU, termasuk proses-proses pra verifikasi yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum rapat verifikasi yang telah dijadwalkan oleh Tim Pengurus," Imbuh Hansye. 

Baca Juga: Buntut Kasus Indosurya, Penilaian Kesehatan Industri Keuangan Nonbank Perlu Diperketat

 

"Hal yang dilarang dalam Proses PKPU adalah apabila Kliennya melakukan pengurusan harta, pengalihan harta, melakukan pembayaran-pembayaran tanpa persetujuan Tim Pengurus sebagaimana ketentuan Pasal 240, Pasal 242, Pasal 245 Undang-undang No. 37 Tahun 2004," tegas Hansye menambahkan. 

 

Hansye juga menghimbau agar para nasabah tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dalam Proses PKPU Koperasi Indosurya, dengan memberikan masukan-masukan yang salah dan membuat keadaan menjadi bertambah runyam. 

 

"Klien kami saat ini tengah mempersiapkan Proposal Perdamaian dan bertemu investor serta menyiapkan source of fund yang akan di inject-kan ke dalam Koperasi Indosurya Cipta," tandasnya. 

 

PKPU KSP Indosurya Cipta ditetapkan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan surat putusan Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Proses PKPU ini dibagi dalam enam tahap mulai dari rapat kreditur pertama pada 8 Mei 2020 dan batas akhir pengajuan tagihan pada 15 Mei 2020.

 

Dilanjutkan rapat pencocokan piutang pada 20 Mei 2020. Sementara rapat pembahasan rencana perdamaian tanggal 29 Mei 2020 kemudian rapat pemungutan suara (voting) rencana perdamaian pada 5 Juni 2020 sedangkan sidang permusyawaratan majelis hakim pada 12 Juni 2020.

Baca Juga

Tag: Hukum, KSP Indosurya

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,942.14 3,901.87
British Pound GBP 1.00 18,246.26 18,063.24
China Yuan CNY 1.00 2,070.20 2,049.34
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,806.67 14,659.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,828.67 9,729.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.87 1,890.84
Dolar Singapura SGD 1.00 10,467.04 10,359.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,417.64 16,248.41
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,407.75 3,369.19
Yen Jepang JPY 100.00 13,785.19 13,645.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4753.612 37.427 692
2 Agriculture 964.931 -6.866 22
3 Mining 1238.201 -5.085 49
4 Basic Industry and Chemicals 745.733 20.935 78
5 Miscellanous Industry 858.396 28.927 52
6 Consumer Goods 1806.725 -11.041 58
7 Cons., Property & Real Estate 322.957 -4.552 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 864.084 3.083 78
9 Finance 962.515 13.502 93
10 Trade & Service 606.633 2.757 172
No Code Prev Close Change %
1 KRAH 416 510 94 22.60
2 AKSI 96 117 21 21.88
3 WINS 63 73 10 15.87
4 DIVA 815 940 125 15.34
5 IKBI 210 240 30 14.29
6 AHAP 50 57 7 14.00
7 PDES 360 410 50 13.89
8 DMMX 80 91 11 13.75
9 AMAR 175 195 20 11.43
10 DUCK 422 470 48 11.37
No Code Prev Close Change %
1 SINI 860 800 -60 -6.98
2 BRNA 1,075 1,000 -75 -6.98
3 MLPT 575 535 -40 -6.96
4 PTBA 2,090 1,945 -145 -6.94
5 CASS 202 188 -14 -6.93
6 SIPD 1,300 1,210 -90 -6.92
7 TBLA 535 498 -37 -6.92
8 DSSA 20,975 19,525 -1,450 -6.91
9 POLA 58 54 -4 -6.90
10 GGRP 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,730 2,950 220 8.06
2 PURA 75 75 0 0.00
3 TLKM 3,130 3,150 20 0.64
4 BBCA 26,475 25,950 -525 -1.98
5 ICBP 8,325 8,150 -175 -2.10
6 BBNI 3,660 3,830 170 4.64
7 BMRI 4,290 4,470 180 4.20
8 ASII 4,540 4,770 230 5.07
9 PWON 376 362 -14 -3.72
10 KLBF 1,355 1,415 60 4.43