Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Borok Pemerintah Terbongkar, Rupanya Data Bansos Pakai Tahun. . .

Borok Pemerintah Terbongkar, Rupanya Data Bansos Pakai Tahun. . . Kredit Foto: WE
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menemukan tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan sosial, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.

Anggota BPK RI periode 2019-2024, Achsanul Qosasi mengatakan data kemiskinan yang dipakai untuk memberikan bantuan sosial adalah data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2014.

"Bansos tidak tepat sasaran. Data kita sangat lemah. Data kemiskinan yang dipakai adalah data TNP2K, 2014," kata Qosasi seperti dikutip dari Twitter pada Senin (11/4/2020).

Baca Juga: Nah Lho! Ketua BPK 'Tampar' Sri Mulyani: Bayar DBH ke DKI Gak Perlu Audit

Menurut dia, pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ini diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah yang memiliki kepentingan melayani rakyatnya seharusnya dilakukan setiap enam bulan.

Namun, kata dia, BPK sudah memeriksa DTKS tahun 2018 bahwa hasilnya dari 514 kabupaten/kota hanya ada 29 kabupaten yang tertib melakukan updating (pembaharuan data) setiap enam bulan.

"Sisanya hanya mengesahkan yang ada, dan dominan unsur politik di daerah," ujarnya.

Baca Juga: Tegas! Bule Inggris Eks Napi Narkoba Diusir dari Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: