Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:01 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,04% terhadap Yuan pada level 7,13 CNY/USD.
  • 18:00 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,06% terhadap Yen pada level 107,65 JPY/USD.
  • 17:59 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.726 USD/troy ounce.
  • 17:58 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 36,03 USD/barel.
  • 17:57 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 34,06 USD/barel.

Amnesty International Desak Kemenlu RI Lakukan Investigasi atas Kasus Eksploitasi ABK WNI

Amnesty International Desak Kemenlu RI Lakukan Investigasi atas Kasus Eksploitasi ABK WNI
WE Online, Jakarta -

Amnesty International (AI) Indonesia menilai langkah yang diambil pemerintah Indonesia terkait perbudakan anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal ikan China masih belum cukup. Menurut AI, harus ada investigasi mendalam mengenai kasus ini.

Direktur Eksekutif AI Indonesia, Usman Hamid menuturkan, kematian ABK itu menunjukkan adanya kelemahan dari pemerintah dalam pengawasan ABK ketika mereka akan bekerja di luar negeri.

Baca Juga: Ini Janji China pada Indonesia Terkait Penghanyutan Jenazah ABK Indonesia

Menurutnya, seharusnya ada pendataan yang lebih spesifik soal perusahaan tempat mereka bekerja, apakah perusahaan ini sudah memenuhi standar HAM di dalam kontrak kerjanya.

"Kalau melihat respon Kementerian Luar Negeri, saya menilai langkah mereka cukup tepat dengan mengirimkan nota diplomatik ke China, namun tentu hal itu tidak cukup. Harus ada investigasi terkait penyebab sesungguhnya dari kematian ABK dan dugaan pelanggaran HAM," ucapnya pada Selasa (12/5/2020).

"Apakah kematian mereka karena jam kerja yang berlebihan, tidak memiliki hak cuti atau hak untuk libur atau apakah karena mereka tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai jika mereka memang sakit? Atau, apakah karena perasaan tertekan karena mereka tidak memiliki kebebasan berkomunikasi dengab keluarga selama bekerja di kapal? Itu yang harus diinvestigasi. Apalagi Indonesia dan China sama-sama negara peratifikasi konvensi ILO, sudah seharusnya penyebab kematian tiga ABK itu diungkap," sambungnya.

Ketika disinggung langkah-langkah lanjutan apa yang harusnya diambil pemerintah dalam hal ini, Usman menuturkan, pemerintah, dalam hal ini Kemlu, dapat membawa masalah ini ke ranah PBB dan juga ke ILO.

"Mempertanyakan Kasus itu lewat Dewan HAM PBB, di mana Indonesia adalah anggota terpilih. Juga melaporkan kepada ILO," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia akan menyelidiki dugaan kasus perbudakan di kapal ikan China.

Dia mengaku sudah bertemu dengan para ABK yang baru saja kembali dan mendengarkan langsung pengakuan mereka mengenai situasi kerja di kapal ikan China tempat mereka bekerja.

Retno menuturkan, keterangan para ABK ini sangat bermanfaat untuk dicocokan dengan informasi-informasi yang lebih dahulu diterima. Menurutnya, terdapat banyak informasi yang terkonfirmasi, namun terdapat pula informasi baru yang dapat melengkapi informasi awal yang telah diterima.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Amnesty International Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Muhammad Syahrianto

Foto: YouTube/MBC News

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.00 3,910.65
British Pound GBP 1.00 18,129.25 17,941.51
China Yuan CNY 1.00 2,082.33 2,061.41
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,847.87 14,700.13
Dolar Australia AUD 1.00 9,743.17 9,643.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.16 1,896.03
Dolar Singapura SGD 1.00 10,437.87 10,332.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,200.51 16,037.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,404.69 3,366.96
Yen Jepang JPY 100.00 13,767.15 13,627.64
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4626.799 80.847 692
2 Agriculture 962.303 -5.448 22
3 Mining 1255.099 16.003 49
4 Basic Industry and Chemicals 700.086 19.036 78
5 Miscellanous Industry 801.515 49.211 52
6 Consumer Goods 1833.764 11.999 58
7 Cons., Property & Real Estate 319.343 -0.308 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 879.965 19.595 78
9 Finance 905.095 18.290 93
10 Trade & Service 593.053 5.938 172
No Code Prev Close Change %
1 MDLN 50 67 17 34.00
2 LPLI 57 70 13 22.81
3 ETWA 50 60 10 20.00
4 LAND 260 300 40 15.38
5 KOBX 85 95 10 11.76
6 WEHA 78 87 9 11.54
7 TRIS 234 260 26 11.11
8 TKIM 4,030 4,470 440 10.92
9 BUVA 55 61 6 10.91
10 ADMG 83 92 9 10.84
No Code Prev Close Change %
1 HRME 200 186 -14 -7.00
2 PSDN 129 120 -9 -6.98
3 PEGE 172 160 -12 -6.98
4 STTP 10,100 9,400 -700 -6.93
5 REAL 58 54 -4 -6.90
6 POLL 8,725 8,125 -600 -6.88
7 INOV 320 298 -22 -6.88
8 AKPI 408 380 -28 -6.86
9 MYOH 1,025 955 -70 -6.83
10 JAST 132 123 -9 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,480 2,520 40 1.61
2 BBCA 23,825 24,850 1,025 4.30
3 PURA 83 79 -4 -4.82
4 ASII 3,970 4,330 360 9.07
5 TOWR 920 930 10 1.09
6 TLKM 3,180 3,250 70 2.20
7 IPTV 386 382 -4 -1.04
8 BMRI 4,070 4,100 30 0.74
9 MDLN 50 67 17 34.00
10 PGAS 830 890 60 7.23