Portal Berita Ekonomi Kamis, 28 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Menag Kaji Relaksasi Tempat Ibadah, NU dan Muhammadiyah Ingatkan Hal Ini

Menag Kaji Relaksasi Tempat Ibadah, NU dan Muhammadiyah Ingatkan Hal Ini
WE Online, Jakarta -

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan tengah mengkaji adanya relaksasi untuk rumah ibadah selama pandemi Covid-19. Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi sejumlah usulan anggota Komisi VIII DPR yang meminta agar relaksasi itu direalisasikan.

"Kami belum ajukan, tapi kami sudah punya ide itu dan sempat saya bicarakan dengan Dirjen," ujar Fachrul dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (11/5/2020) lalu.

Baca Juga: Menag Mau Buka Tempat Ibadah, Sindiran FPI Nyelekit: Lagi Cari Kambing Hitam

Salah satu yang dikaji adalah perlunya penanggung jawab atas rumah ibadah selama penerapan relaksasi. Ini supaya tindakan pencegahan penularan virus corona tetap dapat dilakukan selama ibadah berlangsung. "Nanti kami akan rumuskan lebih detail, tetapi kami belum bisa mengangkat itu keluar," ujar Fachrul.

Jika relaksasi rumah ibadah dapat terealisasi, Fachrul berharap masyarakat tetap melaksanakan tindakan pencegahan virus corona. Contohnya, dengan mengatur jumlah jamaah masjid agar tidak terlalu banyak, tetap bisa berjaga jarak, dan jarak antarshaf dapat direnggangkan.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud menuturkan, pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengeluarkan kebijakan soal pelonggaran penutupan rumah ibadah di tengah pandemi wabah Covid-19. Dia menyarankan, harus ada data yang valid untuk memastikan pelonggaran itu bisa dilakukan.

"Jangan gegabah! Harus ada data yang valid apakah daerah ini sudah hijau, tidak ada yang kena, dan masyarakat tetap peduli terhadap lingkungannya. Kalau ada orang yang tidak diketahui dan bukan dari lingkungan itu, ya harus dicek," kata dia, Selasa (12/5/2020).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) harus paham konsekuensinya sebelum memutuskan merelaksasi penutupan rumah ibadah. Sebab, bagaimana pun masyarakat akan menyambut baik kebijakan pelonggaran tersebut karena mereka tentu ingin kembali beribadah di masjid.

"Kita juga menyambut baik kalau ternyata sudah ada data yang demikian bagus. Daerah sini dan daerah sana sudah terdata semua ya kita sambut baik. Wong namanya mau beribadah," ungkap Marsudi.

Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Misbahul Munir menilai, wacana relaksasi tempat ibadah yang digaungkan pemerintah sebagai langkah yang positif. Namun, ia menyarankan, sebelum mewujudkan wacana itu pemerintah harus mengkaji secara konprehensif agar penyebaran virus Covid-19 tidak makin menjadi-jadi.

"Menurut saya itu hal yang positif. Karena pada prinsipnya, dalam situasi apa pun kita ini bisa menyesuaikan. Karena Islam itu mudah," ujarnya, Selasa (12/5/2020). Dia pun mengutip ayat Alquran, "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al Baqarah: 185).

"Artinya, dalam situasi apa pun ayo kita ikuti. Kalau pemerintah sudah mengatakan Covid-19 ini mulai longgar, atau sudah mulai menurun, ya kita ikuti (pelonggaran tempat ibadah itu). Nah, inilah kehebatan Islam di situ," ucapnya.

Kiai Misbah menyadari bahwa jika tempat ibadah dilonggarkan, dapat membahayakan masyarakat. Namun, dia yakin pemerintah sudah mengkaji secara komprehensif untuk melonggarkan tempat ibadah itu.

"Jadi meksipun dilonggarkan, tetap harus mengikuti protokol Covid-19. Artinya, pelonggaran tempat ibadah itu harus berdasarkan analisis-analisis. Saya harapkan kalau pemerintah demikian ya kita ikuti," kata Kiai Misbah.

Dia menambahkan, dalam penanganan Covid-19 ini yang menentukan bahaya atau tidaknya itu adalah pemerintah, bukan para kiai atau ulama. Karena itu, kata dia, pemerintah harus mempertimbangkan betul sebelum menerapkan relaksai tempat ibadah itu.

"Pemerintah harus mempertimbangkan betul. Kalau berdampak buruk, ya tidak usah. Jadi kalau kita ini felksibel. Kalau pemerintah mengatakan demikian tentu hitung-hitungannya harus jelas. Pemerintah harus mengkaji betul, bukan hanya berdasarkan asumsi yang tidak jelas," jelasnya.

Adapun Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Syamsul Anwar, mengatakan, sebelum mewujudkan wacana relaksasi tempat ibadah, pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan metode sadd adz-dzari’ah sehingga tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif.

Sadd Adz-Dzari’ah merupakan salah satu metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama sebagai upaya preventif agar tidak berdampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain.

"Kalau menurut saya, kita harus melakukan sadd adz-dzari'ah, itu salah satu dasar hukum syariah. Yaitu kita menutup jalan menuju kemudharatan. Jadi, segala yang bisa membawa kemudharatan harus kita tutup," ujar Prof Syamsul, Selasa (12/5/2020).

Karena itu, lanjut dia, sebelum Indonesia bebas dari Covid-19, hendaknya masyarakat tetap dilarang untuk melaksanakan ibadah secara berkurumun. Setelah dinyatakan bebas Covid-19, baru masyarakat diperbolehkan untuk membuka tempat ibadahnya kembali.

"Selagi belum dipastikan bahwa negeri kita clear dari wabah corona, menurut saya, sadd adz-dzari’ah ini perlu kita amalkan. Dalam arti, ya kalau sudah pasti clear ya tentu kita bisa salat di lapangan. Jika belum clear, demi berhati-hati sebaiknya di rumah dulu," jelas Prof Syamsul.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai rencana pelonggaran atas penutupan rumah ibadah sangat berisiko. Apalagi, menurut dia hingga kini belum ada tanda-tanda wabah virus Covid-19 di Indonesia bisa diatasi.

"Rencana Kemenag itu sangat berisiko. Belum ada pernyataan resmi dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa wabah Covid-19 sudah landai dan dapat diatasi," kata dia, Selasa (12/5/2020).

Mu'ti mengungkapkan, pemerintah seharusnya konsisten dengan kebijakan PSBB. Menurutnya, pemerintah juga semestinya seirama dengan pemerintah daerah dan masyarakat khususnya ormas keagamaan. "Sangat sulit mengontrol bagaimana pelaksanaan protokol Covid-19," kata dia.

Muhammadiyah sendiri, lanjut Mu'ti, masih tetap pada keputusan untuk tetap beribadah di rumah jika situasi wabah Covid-19 belum sepenuhnya diatasi. Ibadah tersebut antara lain tadarus, salat tarawih, dan salat Jumat.

"Untuk shalat Idulfitri akan diputuskan dalam sidang majelis Tarjih," ujarnya.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: COVID-19, Kementerian Agama, Fachrul Razi, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,949.10 3,908.77
British Pound GBP 1.00 18,277.97 18,088.76
China Yuan CNY 1.00 2,073.12 2,052.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,834.81 14,687.20
Dolar Australia AUD 1.00 9,848.83 9,749.36
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,913.58 1,894.41
Dolar Singapura SGD 1.00 10,458.10 10,350.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,263.40 16,097.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,407.95 3,366.31
Yen Jepang JPY 100.00 13,807.53 13,666.33
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4641.555 14.756 692
2 Agriculture 963.201 0.898 22
3 Mining 1246.724 -8.375 49
4 Basic Industry and Chemicals 710.347 10.261 78
5 Miscellanous Industry 804.178 2.663 52
6 Consumer Goods 1823.628 -10.136 58
7 Cons., Property & Real Estate 319.961 0.618 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 872.329 -7.636 78
9 Finance 913.212 8.117 93
10 Trade & Service 598.977 5.924 172
No Code Prev Close Change %
1 BOLA 147 187 40 27.21
2 ARII 605 735 130 21.49
3 DPUM 84 99 15 17.86
4 MCAS 645 760 115 17.83
5 MLPT 462 535 73 15.80
6 DART 260 298 38 14.62
7 TMPO 119 136 17 14.29
8 MARK 442 505 63 14.25
9 IKAN 356 406 50 14.04
10 SCMA 825 940 115 13.94
No Code Prev Close Change %
1 INCI 400 372 -28 -7.00
2 SDPC 100 93 -7 -7.00
3 HRME 186 173 -13 -6.99
4 ICBP 8,950 8,325 -625 -6.98
5 TALF 288 268 -20 -6.94
6 RDTX 4,900 4,560 -340 -6.94
7 STTP 9,400 8,750 -650 -6.91
8 CASS 232 216 -16 -6.90
9 KEEN 290 270 -20 -6.90
10 NFCX 1,395 1,300 -95 -6.81
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,520 2,630 110 4.37
2 PURA 79 74 -5 -6.33
3 TLKM 3,250 3,170 -80 -2.46
4 BBCA 24,850 24,825 -25 -0.10
5 PWON 362 400 38 10.50
6 MDLN 67 68 1 1.49
7 PGAS 890 885 -5 -0.56
8 BTPS 2,360 2,520 160 6.78
9 MNCN 855 910 55 6.43
10 BRIS 290 308 18 6.21