Kritik Pedas Aktivis ke Pemerintah: Pertama Kali, Pusat Jadi Oposisi DKI!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gaya komunikasi pemerintah pusat dalam penanganan pandemi corona (Covid-19) dikritik aktivis sosial Geisz Chalifah. Salah satunya menyangkut sengkarut bantuan sosial atau bansos untuk rakyat terdampak corona.

Sebagai warga Jakarta, Geisz menilai cara pemerintah pusat bersikap bukan menghadapi wabah, melainkan kepentingan politik rasa pemilihan presiden atau pilpres.

Baca Juga: Pengakuan Terbaru Jokowi Soal Bansos Belum 100 Persen, Gak Taunya Karena...

"Kita ini sebagai warga Jakarta, saya ingin bertanya kita ini menghadapi Covid ini sebagai wabah atau sebagai pilpres," kata Geisz dalam program acara Indonesia Lawyers Club tvOne bertema Kisruh Bansos: Sengkarut Antara Pusat & Daerah, #ILCSengkarutPusatDaerah, pada Selasa malam, 12 Mei 2020.

Dia menyampaikan demikian karena sejak awal melihat pemerintah pusat selalu bersikap menyalahkan Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur DKI, Anies Baswedan. Bahkan, hal ini terjadi sebelum kemunculan wabah corona.

"Dan baru pertama kali selama saya lahir di republik ini, ada pemerintah pusat menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI. Itu yang kita rasakan selama ini. Jadi, apapun masalahnya pemerintah pusat maka pengalihannya di Pemprov DKI," jelas Geisz.

Menurut dia, buruknya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam penanganan corona seperti saat ini tak sehat. Mestinya bisa bersinergi secara kompak. "Ini enggak sehat bernegara. Yang kita hadapi wabah, kita perlu bersinergi bersama. Bukan mencari panggung dengan menyalahkan seorang gubernur terus-menerus," sebutnya.

Pun, ia menyindir jika ada kebijakan pemerintah pusat yang salah, tetapi dijawab dengan blunder. Ia mencontohkan saat Gubernur Anies mewanti-wanti lebih dulu dibanding pemerintah akan ancaman bahaya corona.

Kemudian, ia membandingkan rezim sekarang dengan era Orde Baru atau Orba di bawah Presiden Soeharto. Ia mengapresiasi era Orba yang bagus dalam mengumumkan kebijakan dan praktiknya di lapangan benar terwujud.

"Zaman dulu, Pak Soeharto dan Moerdiono, kalem bicaranya. Semua menteri sama suaranya, Harmoko bicara harga bawang Rp500 per kg di televisi, kita temuin harga bawang di pasar Rp500 tidak berubah," ujarnya.